TEMPO.CO , Jakarta: Tim Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk memakzulkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengatakan tetap konsisten mengajukan angket terhadap Ahok.
"Internal DPRD masih kompak, kecuali NasDem," kata Lulung, panggilan Abraham Lunggana, saat ditemui seusai pertemuan Tim Angket dengan salah satu pakar komunikasi di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Maret 2015.
Menurut Lulung, segala tahapan yang selama ini dilakukan Tim Angket masih berlangsung terus sampai semua bukti terkumpul. Lulung mengatakan akan terus dengan pendiriannya, meski fraksi lain tidak melanjutkan angket. "Kalau tinggal empat fraksi, saya salah satunya. Kalau tinggal satu, itu Haji Lulung," kata dia lagi.
Jumat lalu Tim Angket kembali memanggil para ahli, yakni pakar komunikasi politik Tjipta Lesmana dan ahli keuangan negara dari Universitas Jayabaya, Soemardjijo. Sebelumnya, mereka telah memanggil ahli hukum tata negara Margarito Kamis dan Irman Putra Sidin.
Tim Angket menanyakan soal etika Gubernur kepada mereka. Tjipta Lesmana menyatakan, jika terkait dengan etika seseorang, tak bisa kemudian dipidanakan. "Ahok tak bisa dijatuhkan karena etika komunikasi, tapi masih bisa dijadikan faktor penguat," kata dia.
Dalam pengamatannya selama sebulan terakhir terhadap gaya komunikasi Gubernur DKI, Tjipta menyimpulkan bahwa Ahok adalah tipe pemimpin yang sulit dikritik. "Memang ada tipikal pemimpin seperti itu. Ada sanksi sosial, tapi tak bisa dipidanakan," ujarnya.
Sedangkan Soemardjijo sejak awal mengatakan tak berpihak kepada siapa pun dalam memberikan pernyataan. Namun, salah satu pernyataannya soal e-budgeting membuat sebagian besar anggota Tim Angket tersenyum. Dia mengatakan anggaran yang akan dimasukkan dalam sistem e-budgeting mesti disepakati oleh kedua belah pihak. "Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD harus bersepakat dulu," kata dia.
Lulung menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan bahwa APBD DKI 2015 jelas bukan hasil pembahasan dengan DPRD. Soemardjijo tak terpancing. "Saya ini akademikus, saya hanya mengacu jawabannya kembali ke undang-undang," kata dia.
Ahok tak ambil pusing soal aksi Tim Angket DPRD DKI yang memanggil para ahli. Ia meyakini proses penyusunan anggaran melalui sistem e-budgeting tak akan membuatnya dikenai hukuman pidana. Sebab, hal itu sudah sesuai dengan tujuan negara untuk memerangi korupsi. "Keputusan Tim Angket juga harus melewati proses peradilan di Mahkamah Agung," kata Ahok.
AISHA SHAIDRA | LINDA HAIRANI
Berita terkait
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023
16 hari lalu
Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaUji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?
52 hari lalu
Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?
Baca SelengkapnyaBegini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari
16 Februari 2024
Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.
Baca SelengkapnyaBapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue
21 Februari 2023
Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.
Baca SelengkapnyaKetua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Baca SelengkapnyaPSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun
3 Agustus 2022
PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.
Baca SelengkapnyaTak Lagi Jadi Anggota DPRD, Putra Haji Lulung Akan Kembalikan Kejayaan PPP di DKI
2 Agustus 2022
Dua anggota DPRD asal PAN resmi diberhentikan karena kembali ke partai lama PPP. Guruh Tirta anak Haji Lulung janji kembalikan kejayaan Partai Kabah.
Baca SelengkapnyaAnak Haji Lulung Pimpin PPP DKI, Bersiap Hadapi 2024
8 Juli 2022
Anak almarhum Haji Lulung, Guruh Tirta Lunggana kini memimpin PPP DKI, kursi yang pernah dijabat ayahnya. Bersiap hadapi 2024.
Baca SelengkapnyaKNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia
25 Juni 2022
Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.
Baca SelengkapnyaDKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar
19 Juni 2022
DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.
Baca Selengkapnya