TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI berencana mengakuisisi saham minoritas milik swasta di PT Food Station Tjipinang Jaya, badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pangan. Pembelian saham ini didelegasikan oleh pemerintah DKI ke PT Jakarta Propertindo.
Direktur Keuangan PT Jakarta Propertindo Erlan Hidayat menyebutkan saat ini kepemilikan saham DKI di Tjipinang sekitar 75 persen atau 224 lembar dan sisanya dimiliki oleh perorangan. "Kami akan beli sekitar 25 persennya atau 76 lembar saham," kata Erlan saat dihubungi, Kamis, 30 April 2015.
Ide pembelian ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam rapat umum pemegang saham luar biasa pada Maret lalu. Ketika itu, menurut Erlan, Ahok berencana menyuntik dana sebesar Rp 1,5 triliun dalam bentuk penyertaan modal untuk Tjipinang. "Pak Ahok ingin Tjipinang sebagai penyangga ketahanan pangan."
Namun para pemilik saham minoritas menolak ide Ahok itu. Mereka, menurut Erlan, takut sahamnya terdelusi. "Kalau pemerintah DKI menambah modal, saham kami akan terdelusi," ujar Erlan menirukan salah seorang pemilik saham. Untuk menghilangkan kekhawatiran pemilik saham minoritas, DKI memutuskan membeli saham mereka.
Saat ini, menurut Erlan, pemerintah melalui Jakarta Propertindo tengah menjajaki nilai untuk membeli saham minoritas yang dimiliki 17 orang itu. Dalam rapat terakhir kemarin, disepakati harga satu lembar saham sebesar Rp 1,058 miliar.
Jika DKI membeli 76 lembar saham, Erlan melanjutkan, maka harus mengeluarkan uang sekitar Rp 76 miliar. "Harga minimalnya segitu," kata dia. Meski begitu, Jakarta Propertindo tengah mengkalkulasi harga yang pantas untuk membeli saham tersebut.
