Di Jakarta, Hanya SMP Penabur 2 yang Ikut UN Berbasis Komputer

Reporter

Minggu, 3 Mei 2015 17:21 WIB

Petugas melakukan pengecekan kelengkapan soal UN SMP di SMPN 19, Jaksel (3/5). Ujian Nasional yang menjadi persyaratan untuk lulus SMP akan digelar serentak di seluruh Indonesia pada Senin (5/5) mendatang. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman mengatakan hanya ada satu sekolah menengah pertama di Jakarta yang mengadakan ujian berbasis komputer atau computer-based test (CBT). "Tahun ini, karena baru rintisan, jadi baru SMP Penabur 2 yang melaksanakan CBT," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budiman saat dihubungi Tempo, Ahad, 3 Mei 2015.

Menurut Arie, hanya SMP Penabur 2 yang memenuhi syarat mengikuti ujian berbasis komputer. Meski hampir semua sekolah sudah siap dari segi penyediaan fasilitas. "Sosialisasinya tidak terlalu cukup, untuk sekolah yang menyatakan siap saja, kemudian memenuhi syarat yang diikutsertakan," tutur Arie.

Sekolah yang siap, ucap Arie, juga harus melewati uji verifikasi dan disetujui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Arie mengatakan tidak ada perbedaan antara sekolah yang memakai sistem berbasis komputer dan yang manual. "Tidak ada pengaruh apa-apa bagi sekolah. Mudah-mudahan, tahun berikutnya peserta ujian yang berbasis komputer bisa meningkat," kata Arie.

Arie tidak meragukan kemampuan siswa pada era saat ini yang melek teknologi. "Anak-anak sekarang kan canggih-canggih, ya. Literasi IT-nya hebat. Jadi sebenarnya tinggal bertahap saja," ujar Arie. Justru keraguan datang dari pihak sekolah, terutama sekolah-sekolah negeri, meski secara fasilitas sudah memenuhi syarat.

Menurut Arie, persyaratan sekolah yang diizinkan menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer antara lain jumlah komputer di laboratorium sekolah memenuhi rasio 1:3. Artinya, satu unit komputer hanya bisa digunakan tiga siswa. Syarat kedua, koneksi Internet di sekolah peserta memenuhi uji jaringan setelah perangkat lunak (software) diinjeksikan ke setiap komputer.

"Sekolah-sekolah banyak yang fasilitasnya sudah memenuhi kriteria, tapi kami tetap butuh waktu dua-tiga tahun ke depan, karena tak bisa langsung serentak semua," ujar Arie.

AISHA SHAIDRA

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

17 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

53 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

24 Agustus 2022

Mengenal ANBK, Apa Bedanya dengan Ujian Nasional?

Kemendikbudristek menginisiasi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK untuk SD, SMP, dan SMA sederajat sebagai pengganti Ujian Nasional (UN).

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya