Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menghadiri rapat paripurna tanggapan DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD DKI Jakarta memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melantik 649 pejabat DKI eselon III dan IV hari ini. Dalam pidatonya, Ahok berkata pejabat DKI harus dapat bekerja cepat dan tepat agar dapat mempertahankan posisinya.
"Tak ada zona aman. Ini perlombaan," katanya di halaman Balai Kota, Senin, 18 Mei 2015.
Ahok juga tak memberi kesempatan bagi pejabat yang kinerjanya biasa-biasa saja. Menurut dia, tuntutan warga DKI terhadap pelayanan pemerintah provinsi sangat besar. Jadi, pejabat harus menjadi pelayan terbaik bagi masyarakat. "Jika kinerjanya tak optimal, Anda tak usah jadi PNS DKI," ujarnya.
Ahok menilai ada dua hal yang membuat pelayanan di Pemprov DKI belum optimal. Pertama, banyak pejabat yang masih terima suap, baik dari perusahaan swasta atau masyarakat sipil.
Hal ini membuat oknum pejabat itu malas bekerja. "Padahal, Pemprov sudah memberikan kesempatan bagi PNS untuk kerja giat agar mendapatkan Tunjangan Kerja Dinamis penuh," katanya.
Alasan lain, banyak PNS DKI yang kemampuannya tak sesuai dengan posisinya. Misalnya, PNS golongan rendah yang gajinya bisa mencapai Rp 9 juta per bulan ternyata nilai kemampuannya hanya di bawah Rp 2 juta. Hal ini menyebabkan kinerja menjadi tak optimal, bahkan tak terealisasi dengan baik.
Karena itu, Ahok membuka kesempatan bagi setiap kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengevaluasi kinerja bawahannya. Tak hanya itu, bawahannya pun dipersilakan untuk melaporkan atasan yang kemampuan kerjanya dipertanyakan. "Jangan sampai ada eselon II yang tak bisa mengetik dan malah gosok batu akik," kata Ahok.
