TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sempat melontarkan ancaman untuk mencopot jabatan lurah dan camat jika tak mampu melayani masyarakat.

Menurut Ahok, pelayanan masyarakat sekarang ini dilakukan oleh staf dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada dari jenjang kelurahan sampai wali kota, bukan oleh kelurahan atau kecamatan.

Meluruskan pernyataan Ahok itu, Sekertaris DKI Jakarta, Saefullah berujar pemerintah sedang mengevaluasi kinerja lurah dan camat di semua wilayah DKI. Alasannya, ada dugaan lurah dan camat tak bekerja secara efektif dalam melayani masyarakat.

"Jika ketahuan lurah dan camat tak kerja efektif, mereka akan digantikan," kata Saefullah kepada Tempo di kawasan Kota Tua, Jakarta Pusat, Minggu 31 Mei 2015.

Menurut Saefullah, bisa saja kepala PTSP wilayah yang akan menggantikan posisi lurah dan camat. Hal ini dikarenakan pemerintah provinsi akan lebih menghargai bagian yang lebih banyak melayani masyarakat. "Kami masih menimbang baik-buruknya PTSP dan posisi lurah-camat," kata dia.

Menurut Saefullah, jumlah PNS DKI yang ideal juga masih dibicarakan. Alasannya, tak mudah memotong langsung jumlah PNS karena ada tenaga yang benar-benar dibutuhkan, seperti tenaga pendidik. "Kalau guru tak mungkin dikurangi," kata dia.

Meski mengaku sedang mengevaluasi kinerja lurah dan camat, Saefullah menambahkan, wacana Ahok untuk menggusur posisi itu masih perlu ditinjau. Musababnya, ada peraturan pemerintah yang harus dicabut jika lurah dan camat benar-benar ditiadakan.

"Tak sesederhana itu menghilangkan satu posisi," kata dia. Sebagai gantinya, Saefullah sedang mengkaji posisi-posisi wakil di tiap SKPD untuk melihat kinerja mereka. Dia mengatakan, jika tak perlu ada wakil, maka posisi wakil di tiap SKPD bisa saja dihilangkan, seperti wakil lurah misalnya.

YOLANDA RYAN ARMINDYA