TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menantang pejabat Badan Pemeriksa Keuangan untuk membuktikan harta kekayaan mereka. Permintaan ini merupakan buntut pemberian predikat wajar dengan pengecualian terhadap laporan keuangan pemerintah DKI 2014 dalam pemeriksaan oleh BPK.

Salah satu temuan BPK yang membuat Ahok bersungut-sungut yakni pembelian sebidang tanah seluas 3 hektare untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras di Jakarta Barat yang dianggap terlampau mahal. Padahal harga beli tanah itu sudah sesuai dengan nilai jual obyek pajak.

“Mereka sengaja ingin buat DKI tak jadi punya rumah sakit kanker,” katanya dengan wajah merah padam di Balai Kota, Selasa, 7 Juli 2015.

Ahok menambahkan, BPK sengaja mengincarnya dengan mencari-cari kesalahan dalam proyek yang diperintahkan kepala daerah. “Tapi saya perintahkan pembelian itu sesuai dengan prosedur,” ujarnya.

Dia lantas ingat bahwa BPK juga pernah mengincarnya saat dia menjadi Bupati Belitung Timur pada 2005. Saat itu, Ahok bercerita, lembaga audit anggaran tersebut memerintahkannya melaporkan detail penggunaan anggaran makan. “Masak, istri saya diminta mencatat dan melaporkan dia beli cabai, sayur, dan beras secara detail?” kata Ahok.

Kewajiban melaporkan anggaran belanja makan, kata Ahok, membuatnya enggan mengambil jatah anggaran makan kepala daerah. “Gila ini. Sungguh gila."

Manuver BPK yang dianggap kerap mengincar Ahok membuatnya melayangkan tantangan kepada para pejabat BPK. Menurut dia, pejabat BPK juga harus berani diaudit dan ditelusuri asal-usul kekayaannya. “Saya mau menantang mereka untuk membuktikan berapa pajak yang dibayar, asal hartanya, dari mana dana anaknya sekolah ke luar negeri,” kata Ahok.

RAYMUNDUS RIKANG