TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan laporan keuangan daerah yang dikoreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sarat akan keanehan. Ahok menyebut, tak hanya menimpa DKI, tapi juga Kabupaten Belitung Timur–daerah yang dipimpin adiknya, Basuri Tjahaja Purnama.
Kisah itu, kata Ahok, terjadi pada tahun ini saat BPK menyerahkan audit laporan keuangan Kabupaten Belitung Timur pada 2014. “Kasus yang menimpa kabupaten ini lebih aneh lagi,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis, 9 Juli 2015.
Kala itu, adiknya Basuri Tjahaja Purnama, Bupati Belitung Timur, menerima hasil audit dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Belitung Timur. BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian pada Basuri. Laporan itu dituangkan dalam buku tebal.
Belakangan, kata Ahok, pemerintah bakal menggelar pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Tak disangka, laporan keuangan Kabupaten Belitung Timur dinyatakan keliru cetak. Dalam laporan yang baru, Kabupaten Belitung Timur malah mendapat predikat disclaimer–posisi terendah dalam audit keuangan. “Saya enggak tahu ada unsur politik enggak ini,” dia berujar.
Bahkan, kata Ahok, adiknya sudah berupaya memperjelas revisi audit itu ke BPK. Tapi, tak ada tanggapan yang memuaskan dari Inspektorat BPK. “Ada apa BPK?” Ahok mengungkapkan.
Bagi DKI, BPK memberikan predikat wajar dengan pengecualian pada laporan keuangan DKI menyusul 70 temuan pertanggungjawaban anggaran yang bermasalah. Temuan itu bernilai Rp 2,16 triliun. Lembaga audit anggaran itu menyebut ada Rp 442 miliar yang terindikasi merugikan daerah.
Sedangkan ada potensi kerugian daerah Rp 1,71 triliun. Ada juga kekurangan penerimaan daerah dengan total Rp 3,23 miliar. Belanja administrasi yang kemahalan sekitar Rp 469 juta serta pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.
