TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi mengatakan pendatang baru pada musim arus balik tahun ini mencapai 70 ribu orang. Sekitar 15 persen akan bermukim di Jakarta Pusat. "Karena wilayah ini sarananya paling lengkap," kata dia di kantor Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2015.

Edison menjelaskan, Pemerintah DKI Jakarta tak akan menggelar operasi yustisi usai musim mudik tahun ini. Sebab, operasi penjaringan penduduk yang tak memiliki Kartu Tanpa Penduduk DKI Jakarta itu dinilai tak efektif. Toh, mereka akan tetap kembali datang ke Jakarta dan operasi itu bakal berulang kali dilakukan.

Edison berujar Jakarta merupakan kota yang terbuka terhadap pendatang. Sebagai ganti operasi yustisi, Pemerintah DKI memilih menggelar Operasi Bina Kependudukan yang dimulai pada 7 Agustus 2015. Operasi ini bertujuan mendata identitas dan tujuan kedatangan mereka. Setelahnya, pendatang akan dilayani untuk membuat Kartu Tanda Penduduk jika ingin menetap di Jakarta.

Operasi Bina Kependudukan, Edison mengatakan, juga melibatkan instansi lain seperti Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja. Tujuannya, mengantisipasi para pendatang yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Satuan Polisi Pamong Praja bertugas mencegah munculnya permukiman liar baru yang didirikan para pendatang.

Edison menjamin pendatang yang mengajukan pembuatan KTP DKI Jakarta tak akan ditolak selama tujuannya jelas. Instansinya sudah menerima 1,5 juta blanko KTP dari Kementerian Dalam Negeri. Dari jumlah itu, sebanyak 800 ribu lembar blanko akan digunakan untuk mencetak kartu identitas warga yang belum merekam data sidik jari dan retina. "Targetnya semua warga selesai merekam datanya tahun ini," ujar Edison.

LINDA HAIRANI