Massa Forum Betawi Rempug (FBR) melambaikan bendera saat melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, 1 Oktober 2014. Dalam aksi tersebut mereka meminta DPRD untuk menolak Wakil Gubenur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) menjadi Gubenur DKI Jakarta. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan benturan organisasi masyarakat yang menguasai lahan parkir di Ibu Kota memang tak terhindarkan. Sebab, potensi ekonomi yang bisa dikeruk dari bisnis parkir sangat menggiurkan.
Setahun saja, ucap Ahok, DKI sebenarnya bisa meraup Rp 1,8 triliun. Nyatanya, hanya sekitar Rp 26 miliar yang masuk ke kas daerah.
Demi memaksimalkan potensi pendapatan dari parkir, Ahok mengaku siap bergesekan dengan ormas sekali pun. Cara Ahok ialah menggaji petugas parkir di lapangan dua kali upah minimum provinsi dan memasang mesin terminal parkir. “Menggaji petugas parkir dua kali itu sama saja saya bertindak sebagai kepala preman baru,” kata Ahok di Balai Kota, Senin, 10 Agustus 2015.
Menurut Ahok, kebijakan itu disambut positif oleh para petugas parkir. Sebab, pendapatan petugas parkir akan naik signifikan ketimbang sistem setoran ke ormas. Namun Ahok menyadari oknum ormas yang akan kebakaran jenggot karena lapak rejeki mereka diusik. “Makanya Pemerintah Provinsi DKI pasti akan berbenturan kalau menertibkan parkir ini,” ujarnya.
Kericuhan antara FBR dan warga di Pasar Gembrong terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2015. Warga sekitar menuturkan sekitar 30 orang yang mengenakan atribut Forum Betawi Rempug menyerang sekelompok tukang parkir. Insiden itu diduga karena salah satu tukang parkir menggunakan atribut ormas lain, yakni Pemuda Pancasila.
Akibat peristiwa tersebut, dua warga terluka akibat terkena sayatan senjata tajam dan terinjak-injak. Selain itu, satu sepeda motor milik anggota FBR dibakar warga. Semua korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, untuk menjalani perawatan.
