Sejumlah massa dari FBR mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD DKI Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan benturan organisasi masyarakat yang menguasai lahan parkir di Ibu Kota memang tak terhindarkan. Sebab, potensi ekonomi yang bisa dikeruk dari bisnis parkir sangat menggiurkan.
Setahun saja, ucap Ahok, DKI sebenarnya bisa meraup Rp 1,8 triliun. Nyatanya, hanya sekitar Rp 26 miliar yang masuk ke kas daerah. Ahok mengaku siap bergesekan dengan ormas sekali pun.
Cara Ahok ialah menggaji petugas parkir di lapangan dua kali upah minimum provinsi dan memasang mesin terminal parkir. “Menggaji petugas parkir dua kali itu sama saja saya bertindak sebagai kepala preman baru,” kata Ahok di Balai Kota, Senin, 10 Agustus 2015. Baca:
Menurut Ahok, kebijakan itu disambut positif oleh para petugas parkir. Sebab, pendapatan petugas parkir akan naik signifikan ketimbang sistem setoran ke ormas. Namun Ahok menyadari oknum ormas yang akan kebakaran jenggot karena lapak rejeki mereka diusik. “Makanya Pemerintah Provinsi DKI pasti akan berbenturan kalau menertibkan parkir ini,” ujarnya.
Kericuhan antara FBR dan warga di Pasar Gembrong terjadi pada Sabtu, 8 Agustus 2015. Warga sekitar menuturkan sekitar 30 orang yang mengenakan atribut Forum Betawi Rempug menyerang sekelompok tukang parkir.
Insiden itu diduga karena salah satu tukang parkir menggunakan atribut ormas lain, yakni Pemuda Pancasila. Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur sudah mengamankan tujuh anggota Forum Betawi Rempug. Yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Selain diamankan oleh petugas Kepolsian, mereka juga terus menjalani pemeriksaan intensif.
