70 Tahun Indonesia Merdeka, Badan Pertanahan Bikin Layanan 70-70

Reporter

Jumat, 14 Agustus 2015 04:14 WIB

Sejumlah alat yang digunakan petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat mengukur tanah di Taman BMW (Bersih Manusiawi dan Berwibawa) di Sunter, Jakarta Utara, (05/12). Tempo/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO , Tangerang Selatan- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat Pelayanan Pertanahan 70-70, menyambut hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 tahun pada 17 Agustus Senin mendatang.

"Kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani masyarakat Tangerang Selatan dalam mengurus sertifikat," kata kepala kantor Badan Pertanahan Nasional kota Tangerang Selatan Alen Saputra, Kamis 13 Agustus 2015.



Alen menjelaskan, program ini sudah diuji coba tetapi tidak merata di seluruh kantor pertanahan. Ia berharap adanya program baru ini diterapkan seluruh kantor pertanahan agar melayani masyarakat secara maksimal.

"Kini program 70-70 resmi diluncurkan, diakumulasi, dan digabung di seluruh kantor pertanahan. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat," ucapnya.

Alen menambahkan, di wilayah Tangerang Selatan, baru 56 persen bangunan yang mendaftarkan sertifikat, sisanya 44 persen masih belum memiliki sertifikat. Dari 44 persen ini ada juga bangunan ruko dan jalan tanpa sertifikat. "Harapannya masyarakat mau mendaftarkan asetnya untuk mendapatkan sertifikat," ujar Alen.

Alen berujar, layanan 70-70 ini menargetkan tujuh layanan dapat diselesaikan dengan durasi waktu 7, 17, 70 menit hingga 7 jam, 7 hari hingga 70 hari. Tujuh layanan yang dimaksud adalah Pengecekan Sertifikat, Penghapusan Hak Tanggungan (Roya), Peralihan Hak karena Jual Beli, Hak Tanggungan, Pemisahan atau Pemecahan, Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) ke Hak Milik (HM), dan Pendaftaran Sertifikat Pertama Kali.

Sementara Andriansyah, 30, warga Serpong Utara saat ditemui di kantor pelayanan pertanahan mengatakan dirinya akan mendaftarkan sertifikat untuk pertama kali. Dengan adanya program ini ia merasa terbantu.

"Prosesnya cepat, saya tidak perlu menunggu lama untuk mendaftarkan sertifikat, mudah- mudahan ke depannya terus seperti ini tidak ada proses yang menunggu terlalu lama," kata Andriansyah.

MUHAMMAD KURNIANTO

Berita terkait

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

9 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

9 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

10 hari lalu

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

10 hari lalu

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

11 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

11 hari lalu

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya

Baca Selengkapnya

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

41 hari lalu

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.

Baca Selengkapnya

Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

7 Maret 2024

Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya

Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

7 Maret 2024

Diberi Mandat Menteri ATR, AHY Blak-blakan soal 3 PR dari Jokowi

AHY mengatakan ada tiga hal yang ditugaskan Presiden Jokowi kepada dirinya sebagai Menteri ATR sekaligus Kepala BPN.

Baca Selengkapnya

AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

29 Februari 2024

AHY Janji Berantas Mafia Tanah: Kalau Ada Masyarakat Kecil Dizalimi, Kita Bela Habis, Kita Harus Tegas

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPR) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyatakan komitmennya untuk terus memberantas mafia tanah.

Baca Selengkapnya