TEMPO.CO, Jakarta - Warga Kampung Pulo yang direlokasi ke Rumah Susun Jatinegara Barat akan mendapat KTP baru. KTP ini akan dibuat sesuai dengan domisili warga yang baru, yaitu di rusun.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi mengatakan Dinas akan memfasilitasi hal tersebut. "Semua warga akan segera kami buatkan KTP domisili," katanya kepada Tempo, Kamis, 20 Agustus 2015.

Hal ini bertujuan agar warga memiliki identitas yang sama dengan domisilinya. Selain itu, hal ini dilakukan sebagai pendataan bagi pengelola agar rusun tidak diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

Berita menarik:

Ahok Buka Kesempatan Magang di Kantornya, Tertarik?
Harga Ayam Mahal Bukan Karena Pakan, tapi...

Sebelumnya, warga berasal dari tiga RW yang berada di Kampung Pulo. Secara otomatis, mereka yang masuk akan memiliki KTP baru yang juga mencantumkan nomor unitnya. "Jadi ada nomor unit, lantai berapa, alamatnya di Rusun Jatinegara Barat," ujarnya.

Edison mengatakan di lokasi ini ada kemungkinan akan dibuat RW baru dengan beberapa RT. "Kalau dilihat jumlah unit bisa dibuat satu RW baru," katanya. Hal ini akan dirapatkan dengan instansi terkait. Namun, dengan dibuatnya RT dan RW khusus di rusun ini, hal itu akan lebih memudahkan pendataan dan pengawasan terhadap warga.

Rusun ini memiliki 520 unit yang diperuntukkan khusus bagi warga Kampung Pulo yang rumahnya terkena proyek normalisasi Kali Ciliwung. Namun baru 283 unit yang ditempati sampai pukul 18.00 WIB. Dari 520 unit, sebanyak 463 sudah diundi dan sisanya masih menunggu.

Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan pihaknya optimistis warga yang sudah berhak namun belum mengikuti pengundian akan segera datang. "Hari ini saja sudah bertambah banyak, mudah-mudahan bisa segera masuk semua," ujarnya.

Rusun ini memang hanya cukup menampung warga Kampung Pulo yang tanahnya terkena proyek. Setiap satu bidang tanah milik warga yang akan digusur untuk proyek akan diganti dengan satu unit rusun. Untuk tiga bulan pertama, warga akan dibebaskan dari biaya sewa dan untuk bulan berikutnya dikenai harga Rp 300 ribu per bulan ditambah biaya operasional Rp 10 ribu sehari.

NINIS CHAIRUNNISA

VIDEO PENGGUSURAN KAMPUNG PULO: