Pusat Data Rusak, Layanan e-KTP di Bogor Terhenti

Reporter

Editor

Yuliawati

Selasa, 8 September 2015 20:31 WIB

Petugas Kelurahan Kampung Melayu Jakarta Timur mengecek sekitar 16.500 eKTP yang telah jadi dan diterima dari Kementrian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (30/8). TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, BOGOR, - Pelayanan pembuatan dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk eletronik (E-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabuaten Bogor terhenti karena rusaknya data center di Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya ribuan masyarakat Kabupaten Bogor tak dapat melakukan transaksi pembukaan rekening di bank, BPJS Kesehatan dan pembuatan paspor.

Kepala Bidang Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Bogor, Dadan Dharmatin mengatakan, pencetakan KTP elektronik Kabupaten Bogor, sejak tanggal 25 Agustus 2015 terpaksa terhenti karena gangguan pusat data di Kementrian Dalam Negeri, "Kami mendapat surat edaran pemberitahuan dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementrian Dalam Negeri melalui surat edaran Kemendagri Nomor :471.13/ 9064/Dukcapil tertanggal 28 Agustus 2015," kata .

Surat tersebut merupakan permohonan maaf Kementerian Dalam Negeri atas gangguan tersebut dan menginformasikan bahwa pusat data sedang dalam proses perbaikan dan pelayanan pencetakan ktp elektronik tidak dapat dilaksanakan sementara. "Dan kami tidak mendapat informasi hingga kapan kerusakan ini bisa normal kembali," kata dia.

Dia mengatakan, dalam satu hari biasa melayani 300 hingga 500 pemohon e-KTP. Pemohon ini datang secara mandiri ke Dinas Kependudukan. "Jumlah ini belum ditambah dari kecamatan setiap minggunya mengajukan 1000 pemo­hon e-KTP untuk dicetak," kata dia.

Menurut dia, hingga akhir Juli 2015 pemohon KTP melalui kantor Kecamatan sebanyak 150 ribu, dan pihaknya baru bisa melayani 108 ribu pemohon. "Padahal tahap awal pembuatan e-KTP secara serentak pada tahun 2012 lalu, 700 ribu belum dicetak," kata dia. Jumlah penduduk di Kabupaten Bogor berdasarkan data dari BPS sebanyak 5,3 jiwa, dan penduduk yang sudah wajib KTP sebanyak 3,2 juta orang.

Salah satu warga Bogor, Saeful Anwal, 18 tahun, warga Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, rencananya membuka rekening bank terhambat. Dia berencana mendaftarkan diri menjadi peserta BPJS dengan syarat harus terlebih dahulu membuka rekening bank. "Saya tidak bisa membuka rekening di bank, jika tidak memiliki E-KTP," kata dia saat ditemui di Disdikcapil.

M SIDIK PERMANA

Berita terkait

Persija Jakarta Tolak Undangan AFF Main di ASEAN Club Championship 2024, Ingin Fokus di Liga 1

4 menit lalu

Persija Jakarta Tolak Undangan AFF Main di ASEAN Club Championship 2024, Ingin Fokus di Liga 1

Persija Jakarta diundang tampil di ASEAN Club Championship 2024 karena menjadi runner up Liga 1 2022-2023. Apa respons Mohamad Prapanca?

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

5 menit lalu

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

5 menit lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

8 menit lalu

Amnesty International Ungkap Polri Impor Alat Sadap, Ini Kata Pakar Kepolisian Soal SOP Penyadapan

Amnesty International Security Lab mengungkap adanya pengadaan alat penyadapan melalui Singapura sepanjang 2019 hingga 2021.

Baca Selengkapnya

Indonesia Mengecam Perebutan Penyeberangan Rafah di Gaza oleh Pasukan Israel

8 menit lalu

Indonesia Mengecam Perebutan Penyeberangan Rafah di Gaza oleh Pasukan Israel

Kementerian Luar Negeri RI mengecam keras perebutan Israel terhadap Penyeberangan Rafah di sisi Palestina.

Baca Selengkapnya

Puluhan Emak-emak di Depok Kena Modus Investasi Emas Bodong, Kerugian Capai Rp 6 Miliar

12 menit lalu

Puluhan Emak-emak di Depok Kena Modus Investasi Emas Bodong, Kerugian Capai Rp 6 Miliar

Puluhan emak-emak di Depok menjadi korban penipuan berkedok investasi emas bodong. Kerugian mencapai Rp 6 miliar.

Baca Selengkapnya

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

18 menit lalu

Cerita Warga tentang Kontraktor Pembangunan Masjid Al Barkah Jakarta Timur yang Mangkrak: Punya Banyak Utang

Ahsan Hariri, kontraktor pembangunan gedung baru Masjid Al Barkah di Cakung, Jakarta Timur, dikabarkan puunya banyak utang.

Baca Selengkapnya

10 Orang Terkaya di Indonesia Mei 2024, Agoes Projosasmito Jadi Nama Baru

22 menit lalu

10 Orang Terkaya di Indonesia Mei 2024, Agoes Projosasmito Jadi Nama Baru

Orang terkaya di Indonesia masih diduduki oleh sejumlah nama seperti Budi Hartono, Michael Hartono, hingga Chairul Tanjung. Ini daftarnya.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

23 menit lalu

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

27 menit lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya