TEMPO Interaktif, Bandung: Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Barat meminta KPUD Depok segera mengirimkan hasil pemilihan walikota daerah itu. KPU menepis usaha boikot oleh tiga fraksi DPRD terhadap pelantikan Nurmahmudi Ismail sebagai walikota."Tapi kami juga meminta agar KPUD Depok berhati-hati terhadap intervensi politik (di DPRD Depok)," kata anggota KPUD Jawa Barat, Ferry Kurnia Rizkiansyah, seusai bertemu dengan para anggota KPUD Depok di Bandung, Senin (26/12)Menurut Ferry, anggota KPUD Depok mendatangi kantornya untuk meminta masukan setelah menerima salinan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan Pengadilan Jawa Barat dalam sengketa ini. Ketua KPUD Depok Zulfadli mengaku sudah menerima salinan putusan Mahkamah Agung pada Jumat (23/12). Dia memastikan tidak akan ada sidang pleno khusus untuk menetapkan pemenang pemilihan Walikota Depok ini. Jika nanti ada pleno, kata dia, hanya pertemuan teknis, termasuk pembuatan surat untuk dikirim ke Menteri Dalam Negeri, DPRD, dan Gubernur Jawa Barat.Soal ancaman tiga fraksi di DPRD Depok untuk memboikot surat itu, Zulfadli menegaskan bahwa kewajiban DPRD hanya meneruskan surat ke gubernur Jawa Barat. "Jika DPRD melanggar kewajibannya itu, sudah melampaui kewenangan atau tugasnya," kata dia. rana akbari fitriawan