Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan melantik pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta pada hari ini. Disinyalir, pelantikan tersebut dilakukan sebagai imbas dari dicopotnya beberapa pejabat dari tiga tingkat eselon tersebut oleh Basuki.
Menurut Basuki, banyak pejabat SKPD yang performanya kurang baik, salah satunya dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). "Sebagian besar memang nyusun anggarannya enggak masuk akal. Terus dinasihatin, tapi ngeyel gitu, lho," kata gubernur yang biasa dipanggil Ahok itu saat ditemui di Balai Kota pada Jumat, 27 November 2015.
Selain itu, Ahok mengungkapkan kegeramannya atas sikap kepala-kepala dinas yang terlalu mempercayakan penyusunan anggaran kepada anak buah mereka dan tidak mengecek kembali perencanaan yang telah disusun. Hal tersebut, menurut Ahok, berpotensi memunculkan "dana siluman" yang lepas dari kontrol sang kepala dinas.
Akan tetapi, Ahok mengungkapkan, apabila kepala dinas langsung menyadari kesalahan bawahannya dan segera menjalankan instruksinya, Ahok akan memberikan kesempatan kepada kepala dinas yang bersangkutan. "Kalau dia marahin anak buahnya gitu, ya kami pertahankan dulu. Kalau ternyata kelakuannya cuma pura-pura, 8 Januari akan kami bersihkan semua," ujar Ahok.
Pada Selasa kemarin, Ahok menyatakan akan kembali memecat kepala-kepala dinas yang dinilai memiliki niat “memainkan” anggaran dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). "Pokoknya yang udah kelihatan enggak benar-benar mau kita staf-in aja udah," tutur Ahok saat itu.
Ahok menemukan beberapa anggaran yang tidak masuk akal setelah Rabu pekan lalu memeriksa satu per satu perencanaan anggaran yang diajukan oleh setiap dinas. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Energi, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan beberapa dinas yang disorot Ahok.
