TEMPO.CO, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberikan kesempatan kedua bagi kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memperbaiki kinerja mereka. “Pengampunan” ini diberikan Ahok—begitu Basuki biasa disapa—setelah mencopot Kepala Inspektorat Lasro Marbun dan Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Andi Baso Mappapoleonro.

“Kalau kelakuannya tak berubah, 8 Januari nanti kami bersihkan semua,” kata Ahok, di Balai Kota, 27 November .

Ahok mencopot Lasro dan Andi lantaran diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat penyedia daya listrik cadangan atau uninterruptible power supply (UPS) di Dinas Pendidikan pada 2014. Saat itu, Lasro menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Andi menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Menurut Ahok, mustahil keduanya tidak tahu ihwal program pengadaan yang diduga merugikan keuangan daerah hingga Rp 128 miliar itu.

Dalam kasus tersebut, penyidik Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri telah menetapkan empat tersangka, antara lain Alex Usman dan Zaenal Soleman, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Adapun dua tersangka lagi, M. Firmansyah dan Fahmi Zulfikar, merupakan ketua dan anggota Komisi E Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Jakarta.

Ahok memberikan catatan kepada para kepala SKPD yang lolos dari pencopotan. Menurut Ahok, mereka terlalu percaya kepada anak buahnya, sehingga tak sadar bahwa usul kegiatan yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dibuat sekenanya. KUA-PPAS merupakan acuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bakal disepakati dengan Dewan, kemudian diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk disahkan.

“Ini yang bikin dana-dana siluman,” ujar Ahok. Buktinya, ia menemukan sejumlah program “aneh” di Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Dinas Pendidikan.

Menanggapi catatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman menyatakan akan memperbaiki komunikasi dengan anak buahnya untuk memperbaiki kinerja. “Mengajak mereka berubah dan bekerja sesuai dengan sistem,” kata dia. Setali tiga uang, Kepala Dinas Pertamanan Ratna Diah Kurniati berjanji memperbaiki performa lembaganya. Ia memerintahkan anak buahnya mencermati setiap poin dalam rencana anggaran. “Saya akan bersikap lebih tegas,” tuturnya. “Jangan ada main-main anggaran.”

Selain mencopot Lasro dan Andi, Ahok melantik 64 pejabat eselon II dan eselon III. Sejak menjabat Gubernur pada 19 November 2014, tercatat sudah sembilan kali ia membongkar-pasang jajarannya. Perombakan terbanyak terjadi pada 2 Januari lalu, yang membuat 6.506 pejabat dimutasi.

Anggota DPRD, Selamat Nurdin, menilai rotasi jabatan selama ini tidak efektif. “Hanya trial and error,” ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu. Seringnya bongkar-pasang jabatan, menurut Selamat, akan membuat mentalitas birokrat jatuh sehingga justru takut menggunakan anggaran.

ANJAR SAWITRI | LINDA HAIRANI | GANGSAR P. | EVAN (PDAT) | RINI

Baca juga:
Ah, Rahasia Awet Muda Sandra Dewi di Tangan Si Berondong Ini
Kerlip Lampu Hijau di Bulan, Tanda Ada Kehidupan UFO?