TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menegaskan bahwa dirinya pernah melayangkan protesnya kepada Majelis Kehormatan BPK terkait dengan hasil audit Sumber Waras. Jika BPK mengaku tidak menerima hal ini sebaiknya data ini dibuka di pengadilan.

"Delapan bulan tidak manggil saya terus bilang saya enggak ngikutin undang-undang. Ini apa, Bos? BPK, lu kira gue takut," ujar Ahok sembari menunjuk dokumen yang ia kirimkan ke majelis kehormatan BPK, di Jakarta, Rabu, 13 April 2016.

Surat protes yang bertanggal 3 Agustus 2015 itu, Ahok menyatakan keberatannya atas hasil audit yang dinilai tidak sesuai prosedur. Namun, hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut dari Mahkamah Kehormatan BPK. Pada surat tersebut Ahok menerangkan bahwa hasil Laporan Atas Hasil Pemeriksaan BPK berbeda dengan yang disampaikan pada saat rapat paripurna.

Surat Ahok tersebut dibalas oleh majelis kehormatan BPK pada 18 Agustus. Pada surat tersebut disebutkan bahwa mahkamah akan memanggil pelapor yakni Ahok. Namun, sudah delapan bulan berjalan panggilan dari majelis kehormatan BPK tak kunjung datang.

Ahok mengaku tak takut atas tudingan BPK. Toh menurut dia, ia telah menjalankan semuanya sesuai dengan yang tertera di undang-undang. "Makanya saya pikir BPK lebih banyak oknum kalau begitu. Ini apa? Ya kan? Kamu kira berlindung di bawah BPK saya takut sama kalian? Maka saya bilang buka sama pengadilan semua," ucap Ahok.

Pro kontra antara Ahok dan BPK memang sudah terjadi sejak tahun lalu. Hal ini terkait dengan pembelian rumah sakit Sumber Waras yang dinilai BPK merugikan negara hingga Rp 191 miliar. Namun, Ahok menampik tudingan ini dan menilai audit BPK tidak berdasar.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI