Bupati Setuju Pemekaran Kabupaten Tangerang

Reporter

Editor

Minggu, 8 Oktober 2006 22:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bupati Tangerang Ismet Iskandar menyetujui rencana pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang bagian selatan. Ismet menilai Tangerang Selatan seperti Ciputat, Pamulang, Serpong, Pondok Aren telah layak dijadikan kota baru. "Eksekutif telah merespon aspirasi masyarakat Tangerang Selatan dengan melakukan kajian, rancangan dan konsep pemekaran wilayah," ujar Ismet akhir pekan lalu. Prinsipnya, kata Ismet, pembangunan kota baru harus melibatkan tiga kelompok stakeholder, yakni pengembang sebagai pemilik modal, professional sebagai para perancang kota, dan kelompok pemerintah yang bertanggung jawab menyiapkan berbagai peraturan, kebijakan pembangunan kota, serta perangkat kendali. Menurut Bupati, dari segi perundang-undangan, pembentukan kota baru dan daerah otonom lainnya diatur dalam PP No 129 tahun 2000. Dalam revisi PP 129 tahun 2000, kata Bupati, pembentukan kabupaten minimal 5 kecamatan dan pembentukan kota minimal 4 kecamatan. "Mengacu pada syarat tersebut, Tangerang Selatan telah layak untuk dijadikan sebagai kota baru," katanya. Sementara itu, Panitia Khusus Pemekaran Wilayah Kabupaten Tangerang membentuk Presidium Pemekaran Wilayah. Anggota presidium ini bertugas menetapkan batas wilayah, lokasi pemerintahan, dan bentuk pemerintahan atas dua kota baru tersebut. Anggota presidum terdiri dari tujuh orang yang berasal dari para penggiat pembentukan kota baru, DPRD, dan eksekutif. "Dibentuknya presidium merupakan tahapan lanjutan untuk mempercepat pembentukan kota baru di wilayah bagian selatan Kabupaten Tangerang. Setelah, penetapan selesai pada Desember, barulah diusulkan ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri)," ujar Ketua Pansus Pemekaran Wilayah Kabupaten Tangerang, Satria Santosa, pekan lalu. JONIANSYAH

Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

18 jam lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

3 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

44 hari lalu

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

12 September 2023

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

6 Juli 2023

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

6 Juni 2023

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir

Baca Selengkapnya

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

29 April 2023

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

31 Oktober 2022

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.

Baca Selengkapnya

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

28 Oktober 2022

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

Ditjen Otda Kemendagri menerapkan keluwesan, tapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Baca Selengkapnya