Anggaran Proyek Simpang Susun Semanggi Sisa Rp219 Miliar

Reporter

Kamis, 27 Juli 2017 08:38 WIB

Jembatan Proyek Simpang Susun Semanggi bagian timur dalam proses penyambungan di jalan Gatot Subroto, Jakarta, 9 Maret 2017. Tempo/Rully Kesuma

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Mitra Panca Persada (MPP) menyepakati sisa uang nilai koefisien lantai bangunan (KLB) Simpang Susun Semanggi sebesar Rp 219 miliar digunakan untuk membangun infrastruktur di Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan nilai KLB PT MPP untuk pembangunan Simpang Susun Semanggi mencapai sekitar Rp360 miliar dari total Rp579 miliar.

Baca: Kementerian PUPR Segera Sertifikasi Simpang Susun Semanggi

"Karena pembangunan SSS itu dilakukan secara efisien, maka ada sisa sekitar Rp219 miliar. Kami sudah tanda tangani untuk pembangunan pedesterian, trotoar dan utilitas," ujarnya di Balai Kota, Rabu, 26 Juli 2017.

Pembangunan simpang susun Semanggi oleh PT MPP dilakukan sebagai kompensasi untuk meninggikan gedung Wisma Sudirman dari 17 lantai menjadi 60 lantai sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 210/2016 tentang koefisien bangunan.

Baca: Djarot Saiful Akan Keluarkan Pergub Nama Simpang Susun Semanggi

Berdasarkan hasil penghitungan kompensasi nilai yang harus dikeluarkan PT MPP senilai Rp579 miliar. Adapun, kompensasi yang menjadi kewajiban perusahaan berupa infrastruktur atau ruang terbuka hijau.

Saefullah mengatakan sisa nilai KLB pembangunan simpang susun Semanggi digunakan untuk pedestrian di kawasan Jalan Sudirman dari Kali Krukut, Bendungan Hilir sampai Patung Pemuda Senayan dan di kawasan Gatot Subroto dari Kartika Candra sampai Taman Ria Senayan sepanjang 3,5 kilometer.

Baca: Djarot Saiful: Simpang Susun Semanggi Melambangkan Persatuan

"Selain itu akan dibangun juga saluran untuk ducting. Jadi nanti kabel, fiber optic, gas hingga saluran air bisa pakai ducting itu. Harapannya ke depan Jakarta menjadi lebih rapi," katanya.

Pembangunan saluran bawah tanah ini akan digencarkan untuk kebutuhan berbagai utilitas. Dengan begitu, ke depan jika ada yang mau pasang kabel dari pihak swasta atau pun perusahaan negara bisa sewa ducting ke DKI.

Baca: Tugas Djarot Tinggal 3 Bulan, Proyek Apa Saja yang Dikebut?

"Dengan pemasangan ducting ini nanti kalau mau tanam kabel tidak usah gali lagi trotoar karena kami sudah siapkan tempatnya," kata Saefullah.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Yusmada Faisal mengatakan pembangunan simpang susun Semanggi sepenuhnya dibiayai oleh PT MPP menurut perjanjian kerja sama pada 2015 lalu. Menurutnya, panjang SSS tersebut mencapai 1,6 kilometer yang terdiri dari dua ramp dan ditargetkan diresmikan pada 17 Agustus mendatang oleh Presiden Joko Widodo.

"Pembangunannya sudah rampung, hanya taman dan ada pembangunan animasi lampunya saja yang harus dibangun dan dikembalikan sesuai keadaan semula," paparnya.

Yusmada menuturkan, selain PT MPP, kompensasi pembangunan ducting dan pedestrian juga dilakukan oleh PT Keppel Land di kawasan Kali Krukut Dukuh Atas hingga Patung Kuda, Monumen Nasional sepanjang 5 kilometer.

Direktur Utama PT MPP Marius Hery Setiadi mengatakan pihaknya belum menghitung besaran anggaran yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur sisa SSS.

"Nanti untuk bangun ducting dan trotoar akan diappraisal dulu oleh pemerintah. Kewajiban kami kan Rp579 miliar. Nah untuk sisa pembangunan simpang susun Semanggi itu berapa harus melalui appraisal dulu meskipun sisanya ada sekitar Rp219 miliar," paparnya.
BISNIS.COM

Berita terkait

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

21 hari lalu

63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

58 hari lalu

Uji Coba Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta, Bagaimana Mekanismenya?

Bagaimana mekanisme penerapan tiket berbasis akun atau Account Based Ticketing di MRT, LRT, dan Transjakarta?

Baca Selengkapnya

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

16 Februari 2024

Begini Cara Kerja TPS 3R yang Mampu Mengolah 50 Ton Sampah Per Hari

Pengolahan sampah berbasis reduce-reuse-recycle atau yang populer disebut TPS 3R bisa mengolah sekitar 50 ton sampah per hari.

Baca Selengkapnya

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

21 Februari 2023

Bapanas Bareng Hero Supermarket DKI Gelar Program Food Rescue

Bapanas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Hero Supermarket meluncurkan program Food Rescue.

Baca Selengkapnya

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

3 Agustus 2022

PSI Soroti Setoran Deviden Jamkrida Jakarta yang Terus Turun

PSI Jakarta mendorong Jamkrida Jakarta memanfaatkan penambahan modal dasar untuk memperbaiki kondisi perusahaan yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Baca Selengkapnya

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

25 Juni 2022

KNPI Jakarta Desak Pemerintah Provinsi DKI Cabut Izin Usaha Holywings Indonesia

Sekretaris KNPI DKI Jakarta Muhammad Akbar Supratman, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut izin usaha Holywings.

Baca Selengkapnya

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

19 Juni 2022

DKI Jakarta Tunggak Dana Operasional RT/RW 6 Bulan, Lurah: Akan Segera Dibayar

DKI Jakarta segera membayarkan tunggakan dana operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) selama enam bulan sejak Januari-Juni 2022.

Baca Selengkapnya

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

17 April 2022

Catat Syarat Mudik Gratis Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta

Masyarakat yang ingin mudik gratis dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membawa sepeda motor.

Baca Selengkapnya

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

17 April 2022

Cari Mudik Gratis, Cek Lembaga Apa Saja yang Menyediakan dan Rutenya

Ketahui apa syarat untuk mengikuti mudik gratis dari beberapa lembaga berikut.

Baca Selengkapnya

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

8 Januari 2022

Stasiun Jatinegara Sampai Kantor Pusat Garuda Indonesia Jadi Cagar Budaya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan 14 bangunan cagar budaya baru.

Baca Selengkapnya