TEMPO.CO, Bekasi - Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi sangat mendesak. Pada saat ini, Dewan Transportasi Kota Bekasi mencatat jumlah kendaraan pribadi yang bergerak ke Jakarta saban hari mencapai 500 ribu unit. Tak ayal, daerah penyangga di timur DKI tersebut turut menyumbang kemacetan di DKI.

"Pemilik kendaraan pribadi di Kota Bekasi paling banyak dibanding daerah penyangga lain," kata Harun Al Rasyid kepada Tempo, Ahad, 1 Oktober 2017.

Data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, jumlah pemilik kendaraan pribadi di Kota Bekasi mencapai 1,6 juta, dengan rincian 1,1 juta sepeda motor, dan 400 ribu mobil. Di Kota Depok jumlah kendaraan pribadi mencapai 970 ribu, terdiri dari 820 ribu sepeda motor, dan 150 ribu mobil.

Baca: Bekasi Berusaha Alihkan Pengguna Kendaraan Pribadi ke Angkot

Adapun, kendaraan pribadi di Kota Tangerang mencapai 750 ribu dengan rincian sepeda motor 620 ribu, dan mobil 130 ribu. Di DKI Jakarta, saat ini jumlah kendaraan pribadi mencapai 17,3 juta unit, terdiri dari 13 juta sepeda motor, dan 4,3 juta mobil. "Kepadatan di DKI merembet ke Bekasi," kata dia.

Walhasil, kemacetan ketika jam berangkat kerja pun menjadi lebih pagi. Sepuluh tahun lalu, sekitar pukul 06.00, jalanan arteri maupun tol masih lancar. Namun, saat ini pukul 05.30 WIB, jalanan sudah menyemut dengan kendaraan pribadi orang berangkat kerja. "Dulu berangkat kerja jam 7 masih bisa sampai kantor tepat waktu, sekarang harus pukul 05.00," kata Harun.

Karena itu, pengurangan penggunaan kendaraan pribadi dianggap sangat mendesak. Sayangnya, angkutan massal yang ada saat ini belum memberikan magnet kepada masyarakat menggunakannya. "Masyarakat butuh angkutan massal yang nyaman dari rumah ke tempat kerja," kata dia.

Baca: BPTJ: Waktu Tempuh Transjabodetabek Premium Bekasi-Jakarta 1 Jam

Meski sudah ada Transjabodetabek, Transjakarta, kereta commuter line, dan tak lama lagi akan ada LRT itu tak cukup. Angkutan feeder yang nyaman juga dibutuhkan. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. "Transportasi jarak jauhnya sudah nyaman, tinggal penyambungnya ini," kata dia.

Menteri Perhubungan Budi Karya belum lama ini mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah menggandeng korporasi menyediakan angkutan umum penghubung dari rumah menuju ke terminal atau halte angkutan massal. Angkutan umum yang nyaman dapat menarik minat masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi. "Kalau korporasi tarifnya bisa kompetitif," ujar Budi.