TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belum memeriksa hasil kajian tentang rencana masuk ke Pantai Ancol gratis. Kajian itu masih dikerjakan PT Pembangunan Jaya Ancol sebagai pengelola kawasan wisata pantai tersebut. “Saya masih menunggu tanggal 14 (Oktober). Belum tahu kajiannya seperti apa,” kata Djarot di Balai Kota Jakarta, Rabu, 11 Oktober 2017.

Menurut Djarot, pemerintah daerah memiliki saham 72 persen di Taman Impian Jaya Ancol. Atas dominasi itu, kata dia, pemerintah ingin Pantai Ancol dapat diakses semua warga Jakarta secara gratis. Kebijakan ini pernah dicanangkan Bung Karno. “Makanya dari situ saya sampaikan, sekarang bisa enggak? Tolong dikaji,” ujarnya.

Jika tiket masuk ke Ancol gratis, menurut Djarot, pemasukan untuk pengelola dapat diambil dari tiket masuk ke wahana-wahana yang berada di sana dan parkir. “Misal, biaya parkirnya dikenakan progresif, jadi lebih mahal.”

Baca: Djarot Minta Uji Coba Masuk Pantai Ancol Gratis Mulai 14 Oktober

Djarot berharap, setelah masuk ke Ancol gratis, sektor usaha lain dapat hidup di kawasan itu. Misalnya Pasar Seni dan kuliner. “Itu juga akan menambah retribusi Ancol,” ucapnya. Namun, dia menilai, pembebasan biaya masuk Pantai Ancol belum bisa langsung diterapkan karena harus dibahas dalam rapat pemegang saham.

Saat ini, untuk masuk pantai Ancol, setiap orang dikenakan biaya masuk Rp 25 ribu. Sedangkan untuk parkir mobil Rp 25 ribu dan sepeda motor Rp 15 ribu. Tarif itu dinilai sangat mahal dan tidak terjangkau warga miskin dan kelas bawah. Dengan alasan itu, sekelompok penduduk yang tergabung dalam Gerakan Warga Jakarta Utara menuntut pengelola mengizinkan warga Jakarta masuk ke Pantai Ancol secara gratis.