TEMPO.CO, Jakarta - Anies Baswedan dan Sandiaga uno ( Anis-Sandi ) sebentar lagi dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Publik berharap pasangan itu dapat memenuhi janji kampanye mereka.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Yoga mengatakan, salah satu janji kampanye yang paling ditunggu adalah tentang program kepemilikan rumah dengan uang muka (down payment /DP) 0 rupiah. “Masyarakat masih banyak yang belum paham dengan progam ini,’ katanya ketika dihubungi Kamis, 12 Oktober 2017.

Menurut Nirwono, masyarakat terjebak kekeliruan antara DP 0 persen dengan DP 0 rupiah. Dua istilah itu jelas berbeda namun masyarakat lebih akrab dengan istilah DP 0 persen. “Kalau DP 0 rupiah itu DP disubsidi pemerintah dan masyarakat mencicil, kalau DP 0 Persen berarti bank tidak mendapat DP sama sekali,” ujar dia.

Nirwono menegaskan, program yang dicanangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu sebenarnya adalah DP 0 rupiah. Properti dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana yang subsidi pemerintah. Harga hunian itu diperkirakan sekitar Rp 350 juta dan tidak semua penduduk DKI bisa mengikuti program ini.

Baca: Sandiaga Uno: Rumah DP Nol Rupiah untuk Penduduk Bergaji 7 Juta

Peminat, kata Nirwono, selain memenuhi syarat administrasi juga harus memiliki penghasilan sekitar Rp 7 juta per bulan. Ditambah lagi mereka juga harus bisa menambung Rp 2,3 juta secara konstan setiap bulan.

Nirwono menilai, jika ingin program itu berjalan harus ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. “Pemerintah harus mengedukasi bukan memanjakan, jadi jangan sampai masyarakat keliru. Terbuka saja,” kata dia.

Dalam kampanye Pilkada DKI 2017, Anies-Sandi menargetkan penerima program DP 0 rupiah ini mencapai 50 ribu keluarga di Jakarta. Dengan jumlah itu, pemerintah DKI nantinya mengeluarkan biaya untuk membayar uang muka sekitar Rp 2,7 trilliun.

Baca juga: Survei Pemilu 2019: Resep Jokowi Kalahkan Penantang Baru