Soal Tolak Reklamasi, Kenapa Anies Ngotot Tunggu Rapat DPRD

Reporter

Larissa Huda

Editor

Dwi Arjanto

Rabu, 18 Oktober 2017 17:26 WIB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno hendak meninjau kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, dan kawasan Mampang, Jakarta Selatan, dengan bus wisata dan Transjakarta pad ahari pertama bertugas, Selasa, 17 Oktober 2017. FOTO: TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih belum bersikap soal penolakan reklamasi sebagaimana yang ia sampaikan saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta lalu.

Saat ditanya reklamasi itu, Anies berdalih dirinya baru mau bersikap setelah rapat paripurna istimewa penyampaian visi dan misi di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

"Ya, insha Allah kami akan bertugas untuk waktu bukan satu dua hari. Kami tuntaskan dulu dengan DPRD baru kami melangkah. Kami hormati para wakil rakyat dan kami akan bekerja bersama ke depan," ujar Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Baca : Soal Reklamasi, Sandi: Kami Kaji dengan Baik dan Tak Tergesa-gesa

Adapun rapat parpurna istimewa belum dijadwalkan hingga hari ini. Penjadwalan rapat tersebut harus melalui rapat badan musyawarah (bamus) oleh anggota DPRD DKI Jakarta. Berdasarkan surat edaran dari Direktorat Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor SE.162/3484/OTDA.

Surat edaran tersebut disebutkan setelah serah terima memori jabatan, gubernur dan wakil gubernur diminta untuk menyampaikan pidato sambutan pada sidang paripurna istimewa di masing-masing DPRD provinsi, kabupaten, atau kota pada hari yang sama. Anies sudah dilantik sejak Senin, 16 Oktober lalu.

"Karena itu, kami menunggu sekarang kapan jadwalnya itu. Jadwal paripurna ditetapkan lansung, langkah kerja kami diumumkan ke publik," ujar Anies.

Belum lama ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sudah menetapkan proyek reklamasi dilanjutkan. Luhut mengatakan telah membuat kebijakan sesuai dengan aturan dan kapasitasnya sebagai menteri koordinator dalam memutuskan kelanjutan proyek reklamasi tersebut. Namun, sikap Anies masih bungkam.

"Pokoknya kami tuntaskan dulu sama DRPD-nya. Sesudah itu baru melangkah," ujar Anies terkait soal reklamasi.

Baca juga: Inilah Penyebab Pidato Gubernur Anies Soal Pribumi Bikin Geger

Berita terkait

4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

5 September 2021

4 Fakta Lika-liku Pulau Reklamasi di Pemerintahan Anies Baswedan

Isu pulau reklamasi di Teluk Jakarta mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali yang dimohonkan pengembang reklamasi pulau H.

Baca Selengkapnya

MA Kabulkan PK PT Taman Harapan Indah Soal Izin Reklamasi Pulau H

3 September 2021

MA Kabulkan PK PT Taman Harapan Indah Soal Izin Reklamasi Pulau H

Pemprov DKI belum mau menanggapi putusan MA yang mengabulkan gugatan pengembang reklamasi Pulau H, PT Taman Harapan Indah.

Baca Selengkapnya

Nelayan Minta Reklamasi Pulau G Diteruskan karena Pandemi, Kiara: Tidak Nyambung

27 Maret 2021

Nelayan Minta Reklamasi Pulau G Diteruskan karena Pandemi, Kiara: Tidak Nyambung

Sekjen Kiara mengatakan dampak reklamasi adalah banyak nelayan terusir dari ruang hidupnya dan terpaksa mencari alternatif ekonomi lain.

Baca Selengkapnya

Ada Nelayan Minta Reklamasi Dilanjutkan, Kiara: Jangan-jangan Makelar

27 Maret 2021

Ada Nelayan Minta Reklamasi Dilanjutkan, Kiara: Jangan-jangan Makelar

Sekjen Kiara menduga kelompok nelayan yang mendukung reklamasi bukan berbicara terkait kepentingan mereka karena reklamasi jelas merugikan nelayan.

Baca Selengkapnya

Ahok Heran Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak, Reklamasi Ancol Yes

11 Juli 2020

Ahok Heran Reklamasi Teluk Jakarta Ditolak, Reklamasi Ancol Yes

Menurut Ahok, kebijakan Anies Baswedan berpotensi melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang atau RDTR.

Baca Selengkapnya

Gaduh Reklamasi Ancol, Ahok Bilang Begini

9 Juli 2020

Gaduh Reklamasi Ancol, Ahok Bilang Begini

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai kebijakan perluasan atau reklamasi Ancol mirip dengan rencana 2 pulau reklamasi.

Baca Selengkapnya

Reklamasi Ancol, Begini Politikus PDIP Singgung Suap Eks DPRD DKI

7 Juli 2020

Reklamasi Ancol, Begini Politikus PDIP Singgung Suap Eks DPRD DKI

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI, Gilbert Simanjuntak, mengkritik izin pelaksanaan untuk perluasan reklamasi Ancol dan Dufan.

Baca Selengkapnya

Anies Menang Gugatan Reklamasi Pulau H, Koalisi: Jangan Terbuai

30 Juni 2020

Anies Menang Gugatan Reklamasi Pulau H, Koalisi: Jangan Terbuai

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk tidak terbuai dengan keputusan MA yang menolak gugatan pengembang Pulau H.

Baca Selengkapnya

Perpres Reklamasi Teluk Jakarta Jokowi Dianggap Salah Alamat

13 Mei 2020

Perpres Reklamasi Teluk Jakarta Jokowi Dianggap Salah Alamat

Sejumlah penggiat lingkungan mendesak agar Presiden Jokowi membatalkan perpres menyangkut reklamasi Teluk Jakarta itu.

Baca Selengkapnya

Nelayan Bebas, KIARA Desak Jokowi Batalkan Reklamasi Jakarta

5 Februari 2020

Nelayan Bebas, KIARA Desak Jokowi Batalkan Reklamasi Jakarta

KIARA meminta pemerintah mencabut seluruh izin reklamasi Teluk Jakarta yang telah membuat nelayan jadi korban kriminalisasi oleh pengembang.

Baca Selengkapnya