TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kendaraan roda dua atau sepeda motor bukanlah penyebab kesemrawutan lalu lintas di Ibu Kota.
Karena itu, dia berencana mengubah Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015, yang melarang sepeda motor di sejumlah jalan protokol dan Pergub Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas Melalui Kebijakan Electronic Road Pricing.
Menurut Anies, semua kendaraan, baik roda empat maupun roda dua, berhak melintas di semua jalan Ibu Kota. Teknologi sudah memungkinkan mendeteksi semua moda transportasi sehingga lalu lintas semrawut atau tidak terkait dengan rancangan. Namun dia tak menjelaskan penyebab utama kemacetan di Jakarta.
"Jangan juga cepat-cepat berkesimpulan kendaraan bermotor bikin macet," katanya di Balai Kota Jakarta seusai rapat pimpinan pada Senin, 6 November 2017.
Dia menerangkan, 470 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah memasok kebutuhan masyarakat yang bekerja di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai M.H. Thamrin, seperti makanan dan minuman. Apabila ada pelarangan sepeda motor, pelaku usaha makanan akan kesulitan mendistribusikan kebutuhan tersebut.
"Kalau motor enggak bisa masuk, enggak ada yang bisa antar makanan ke situ. Terbayang, kan?" ujarnya.
Dia menuturkan rencana penghapusan larangan kendaraan roda dua itu dibicarakan dalam rapat pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Thamrin, yang sudah direncanakan Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI sebelumnya. Dalam rancangan Djarot, sepeda motor dilarang melintas jalan itu lantaran dianggap menjadi penyebab kemacetan.
Anies justru meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membongkar rancangan lama tersebut dengan mengizinkan sepeda motor bebas melintas di semua jalan Ibu Kota, termasuk Jalan Sudirman-Thamrin.
Rencananya, konstruksi trotoar dimulai pada Desember 2017 dan harus selesai paling lambat Juli 2018. "Sehingga pada saat pelaksanaan Asian Games 2018 wilayah itu sudah baik," ucap Anies Baswedan.
