Pekerja mengecek pemasangan rel di lokasi pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengungkapkan strategi baru agar pengguna kendaraan pribadi berpindah ke moda transportasi massal.
Dia yakin tak akan ada lagi pengguna sepeda motor jika pemerintah daerah memberikan insentif berupa pelayanan moda transportasi massal dengan pendekatan khusus. Sandiaga menampik anggapan bahwa penghapusan larangan sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin berlawanan terhadap program penggunaan transportasi massal.
"Desain kami akan memberikan insentif dan disinsentif yang tepat agar pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta pada Rabu, 8 November 2017.
Kebijakan menghapus larangan kendaraan roda dua dibicarakan dalam pembahasan pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin pada Senin lalu, 6 November 2017. Djarot Saiful Hidayat, Gubernur DKI sebelumnya, merencanakan sepeda motor dilarang melintasi Sudirman-Thamrin supaya kemacetan arus lalu lintas tak semakin parah.
Gubernur Anies Baswedan punya pemikiran lain. Dia justru meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) membongkar rancangan lama tersebut dengan mengizinkan sepeda motor bebas melintas di semua jalan Ibu Kota.
Sandiaga menjelaskan, insentif dengan pendekatan khusus yang akan digeber adalah program One Karcis One Trip (OK Otrip), yakni mengintegrasikan bus Transjakarta dengan moda angkutan umum swasta, yakni KWK, Kopaja, dan Metromini.
Pengguna cukup membayar Rp 5.000 untuk menggunakan semua moda itu sekali jalan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih merumuskan tarif, yakni Rp 5.000 atau Rp 3.500 seperti di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sandiaga juga mengungkapkan, operasional mass rapid transit (MRT) Jakarta pada 2019 akan menambah jumlah pengguna transportasi massal. Penghapusan pelarangan sepeda motor di semua jalan protokol tak membuat penumpang angkutan umum menurun. Jadi Sandiaga mendukung pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 yang mengatur pelarangan sepeda motor di Sudirman-Thamrin.
Meski demikian, Sandiaga Uno tak menjelaskan disinsentif yang sudah disiapkan bersama dengan Gubernur Anies Baswedan agar masyarakat memilih transportasi massal walau sepeda motor bisa melewati semua jalan protokol Ibu Kota.
