TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan akan terus membuka komunikasi dengan kaum buruh soal kebijakan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta. Sandiaga mengatakan dirinya diminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk berkonsultasi dengan pakar ekonomi hingga kaum pekerja.

Sandiaga sudah menjalin komunikasi dengan ahli ekonomi dan politikus Kwik Kian Gie. Menurut Sandiaga, saat ini kondisi ekonomi Indonesia tengah melemah sehingga dalam menentukan UMP harus ada pertimbangan matang.

Menurut dia, justru hal yang harus diantisipasi adalah soal gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diprediksi akan meningkat.

"Jadi yang kami perlu antisipasi gelombang PHK. Ke depan ini gelombang PHK akan masif sekali," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Senin, 13 November 2017.

Sandiaga menyebutkan beberapa jenis pekerjaan dipastikan merosot, terutama pekerjaan yang berkaitan dengan usaha ritel. Selain itu, kata Sandiaga, akan ada pengurangan jumlah tenaga kerja pada bidang industri hingga perbankan lantaran masifnya penggunaan teknologi. Hal tersebut, kata Sandiaga, perlu dicermati.

"Jadi ini sebuah fenomena ekonomi. Dan Pemprov DKI ingin hadir untuk memberikan bantuan untuk memastikan biaya belanja sehari-hari dari kawan buruh itu bisa terbantukan," ujar Sandiaga.

Sandiaga mengatakan akan bekerja sama dengan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya untuk mengintervensi dengan menekan biaya hidup buruh dengan UMP yang baru saja ditetapkan. Selain itu, Sandiaga menuturkan akan menekan biaya transportasi bagi kaum buruh hingga 30 persen.

"Kami sudah perintahkan dan segera akan diumumkan bentuk kartu transjakarta yang akan memberikan kemudahan dan menekan biaya transportasi untuk buruh di Jakarta," ujar Sandiaga.