TEMPO.CO, Jakarta - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno (Anies-Sandi) menghapus penyertaan modal daerah (PMD) terhadap lima badan usaha milik daerah (BUMD) ditentang oleh sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta.

Politikus Partai NasDem Hasan Basri Umar mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies jangan gegabah dalam menentukan kebijakan yang dapat menimbulkan dampak meluas terhadap kepentingan dan kenyamanan warga Jakarta. "Kami memandang perlu adanya kehati-hatian," kata Hasan Basri di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 16 November 2017.

Lima BUMD yang dibatalkan pemberian PMD adalah PT Jaktour, PD Dharma Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida, PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Pembatalan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Saefullah kemarin setelah berkonsultasi dengan Anies-Sandi. Menurut dia, BUMD diminta lebih profesional dengan tak mengandalkan PMD di tengah defisit anggaran Rp 2,5 triliun.

Menurut Fraksi NasDem, Hasan Basri melanjutkan, kemandirian sangat mungkin terjadi pada BUMD pada sektor perdagangan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok. Meski begitu, keputusan tersebut masih memerlukan kajian mendalam, komprehensif, dan holistik.

Adapun penghapusan PMD untuk BUMD yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak perlu pertimbangan yang sangat matang. Hasan mencontohkan PT Food Station Tjipinang Jaya dan PD Dharma Jaya harus tetap 100 persen berada di bawah kontrol pemerintah daerah dalam operasional dan kebijakannya.

"Karena adanya kontrol pemda untuk menjaga stabilitas harga serta suplai dari kebutuhan pokok masyarakat," ujar Hasan.

Hasan berpendapat, paparannya harus menjadi poin penting bagi Anies-Sandi agar pengalaman tahun sebelumnya tidak terulang. Sedangkan untuk pengelolaan anggaran BUMD harus dipastikan perusahaan tidak mengalami privatisasi.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura, Ruslan Amsyari, juga menuturkan bahwa BUMD yang bertugas menjaga stabilitas harga harus diberikan subsidi untuk mendongkrak kinerjanya melaksanakan penugasan dari Gubernur DKI.

Adapun William Yani dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan, jangan sampai pemerintahan Anies-Sandi mengabaikan BUMD yang berkaitan dengan stabilitas harga komoditas pangan, seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, PD Dharma Jaya, serta PD Pasar Jaya. "Alokasi dana kepada BUMD untuk menghindari devisit anggaran," ujar William.