TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa badan usaha milik daerah justru terbebani jika diberi penyertaan modal daerah.
"Karena kalau dibebani PMD, enggak punya fleksibilitas untuk mengakses dana-dana yang ada di masyarakat, di dunia usaha, swasta, dan lain sebagainya," kata Sandi di Balai Kota DKI, Senin, 20 November 2017.

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI 2018, Tim Anggaran Pemerintah Daerah DKI mengusulkan pemotongan penyertaan modal daerah (PMD) kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah DKI. Pemotongan itu dilakukan untuk menutup defisit rencana anggaran sebesar Rp 2,5 triliun.

Ada lima perusahaan daerah yang dipangkas PMD-nya menjadi nol. Lima BUMD yang tak lagi mendapat PMD itu adalah PT Jakarta Tourisindo yang sebelumnya diajukan sebesar Rp 23 miliar, PD Dharma Jaya sebesar Rp 39 miliar, PT Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp 4,4 miliar, PT Food Station Tjipinang Jaya sebesar Rp 125 miliar, dan PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar 394 miliar.

Baca: Berharap Investasi dari Dubai, Sandiaga: Tak Ada Lagi Upah Murah

Sandi mengaku tahu betul bagaimana rasanya dibebani dengan PMD karena pengalamannya sebagai pengusaha. Menurut Sandi, dengan tidak adanya PMD, pengelola perusahaan akan lebih leluasa dan berinovasi dengan pendekatan solutif.

"Saya dulu memulai usaha dari tiga karyawan saja, modalnya hampir tidak ada kami bisa dengan inovasi, pendekatan-pendekatan yang solutif, kami bisa membesarkan usaha kami dan menciptakan lapangan kerja dari 3 orang karyawan jadi 30 ribu lapangan pekerjaan," ujarnya.

Sandi meyakini, para direksi BUMD berpandangan demikian. Yang penting, kata Sandi, tugas pokok dan fungsi perusahaan daerah tidak terganggu. Ia meminta para direksi untuk merevisi rencana bisnis dan tugas, pokok, dan fungsi perusahaan. "Kami ingin anggaran ini berpihak pada seluruh masyarakat Jakarta dan agenda pembangunan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja, pendidikan yang baik, tuntas, dan berkualitas, dan berkaitan dengan kestabilan harga-harga di Ibu Kota bisa kami jaga," ujarnya.