Ansor Pimpin 16 Ormas Awasi Pengajian Felix Siauw di Cilincing
Reporter
Dewi Nurita
Editor
Jobpie Sugiharto
Jumat, 24 November 2017 14:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 16 organisasi kemasyarakatan (ormas) akan memastikan pengajian tablig akbar Maulud Nabi oleh Felix Siauw di Masjid Jami An-Nashru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Sabtu, 25 November 2017, tak melenceng dari kesepakatan Gerakan Pemuda Ansor dengan panitia.
"Mereka siap mengamankan agar pengajian berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI," kata Ketua GP Ansor Jakarta Utara Subhan ketika dihubungi Tempo pada Jumat, 25 November 2017.
Dia menuturkan 16 ormas tersebut adalah Kobar, Laskar Priok, Laskar Keramat Luar Batang, Muhammadiyah Jakarta Utara, Kahmi Jakarta Utara, FPI, LPI Jakarta Utara, BPPKB Jakarta Utara, Bang Japar Jakarta Utara, Laskar Koja, Ukhuwwah Jakarta Utara, Mujahidon, Gerakan Pribumi Indonesia, Gerakan Elang Muda, Pemburu Maut, dan Gerakan Peduli Pribumi.
"Nanti Barisan Ansor Serbaguna atau Banser juga akan turut serta mengamankan," ujar Subhan.
Felix Siauw seorang mualaf keturunan Tionghoa yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan. Felix Siauw pernah aktif di ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang telah dibubarkan pemerintah karena melakukan gerakan politik yang bertentangan dengan Pancasila.
Banser Ansor Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, telah membubarkan pengajian Felix Siauw di Masjid Manarul Islam, Bangil, pada Sabtu, 4 November 2017. Pembubaran dilakukan karena Felix tidak menyepakati tiga poin yang diajukan Banser, salah satunya tidak mendakwahkan konsep negara khilafah. Kejadian serupa terjadi di Malang.
Sebelumnya, GP Ansor Jakarta Utara menolak kehadiran Felix Siauw sebagai pembicara dalam acara pengajian tersebut. Namun, setelah dilakukan tabayyun serta musyawarah bersama panitia dan ormas, Ansor mengizinkan kehadiran Felix Siauw dengan beberapa syarat.
Syarat yang dipatok Ansor antara lain Felix Siauw harus menandatangani surat pernyataan kesetiaan terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. "Panitia tablig akbar menjamin dan segera menghentikan acara tersebut bila konten ceramah bertentangan dengan Pancasila dan NKRI," tutur Subhan.
