Bikin Ribut, Anggaran Kolam Air Mancur DPRD Dicoret dari APBD DKI

Selasa, 28 November 2017 13:32 WIB

Kolam air mancur di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DKI) Jakarta yang akan direhabilitasi dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018. Selasa, 21 November 2017. TEMPO/Larissa

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran perbaikan kolam air mancur di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dicoret dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD DKI 2018. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dalam rapat badan anggaran (banggar) hari ini.

"Untuk penataan kolam air mancur yang besarnya Rp 620 juta dihilangkan," ujar Taufik di lantai 3 gedung DPRD DKI, Selasa, 28 November 2017.

Taufik mengatakan tidak mengetahui bagaimana perbaikan kolam bisa masuk dalam rancangan anggaran. Pasalnya, ucap Taufik, anggota Dewan tidak tahu-menahu urusan fisik bangunan di gedung DPRD. "Bukan kami. Soal fisik, mana kami tahu, termasuk soal pembasmi tikus," tutur Taufik.

Baca: Kenapa Ketua DPRD Minta Anggaran Air Mancur di RAPBD DKI Dicoret?

Anggaran perbaikan kolam air mancur di depan gedung DPRD DKI ternyata pernah diajukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, angka yang diusulkan Rp 579 juta. Namun usul itu ditolak Kementerian Dalam Negeri karena dianggap tidak sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017.

Setelah tampuk pimpinan DKI dipegang Anies Baswedan, anggaran serupa muncul lagi di RAPBD DKI 2018. Bahkan angkanya naik menjadi Rp 620 juta.

Anggaran kolam air mancur ini juga mendapat sorotan negatif dari masyarakat. Jumat pekan lalu, sekelompok orang mengirimkan karangan bunga yang berisi tulisan penolakan pemborosan anggaran ke gedung DPRD DKI.

Dalam rincian anggaran kolam air mancur tersebut, tertulis belanja bahan atau bibit tanaman sebesar Rp 11,3 juta. Sisanya digunakan untuk pemasangan batu andesit, pembongkaran keramik, dan yang lain. Namun, dalam rapat banggar kali ini, anggaran tersebut resmi dihapus dalam RAPBD 2018.

Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

5 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD

Tito Karnavian menekankan pentingnya realisasi APBD dalam pengendalian tingkat inflasi.

Baca Selengkapnya

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

26 hari lalu

Wacana MRT di Tangsel, Benyamin Angkat Tangan Jika Gunakan Anggaran Pemda

Wacana pembangunan MRT kembali mencuat setelah sebelumnya proyek tersebut merupakan usulan dari Pemkot Tangsel pada beberapa tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Ingin Libur Lebaran Hari Kedua di TMII? Simak Program Acaranya Lengkap di Sini

37 hari lalu

Ingin Libur Lebaran Hari Kedua di TMII? Simak Program Acaranya Lengkap di Sini

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) tetap beroperasi selama pekan Lebaran tanggal 11 - 15 April 2024. Apa saja acaranya yang digelar pada hari ini?

Baca Selengkapnya

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

42 hari lalu

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

Dua anggota DPRD Maluku Tengah berinisial MDM dan FT mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan, karena dana pokir belum cair. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Berapa Uang yang Terkumpul dari Tradisi Lempar Koin di Air Mancur Trevi Kota Roma?

53 hari lalu

Berapa Uang yang Terkumpul dari Tradisi Lempar Koin di Air Mancur Trevi Kota Roma?

Air Mancur Trevi, simbol Kota Roma, Italia, menarik pengunjung dari seluruh dunia dengan tradisi melempar koin untuk kebaikan.

Baca Selengkapnya

Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

9 Maret 2024

Usul Alihkan Anggaran Pin Emas ke KJMU, Wakil Ketua DPRD: APBD Bukan Anggaran Pribadi

Rany Mauliani, mengatakan, usulan mengalihkan anggaran pin emas anggota DPRD DKI Jakarta ke KJMU sulit direalisasikan. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

6 Maret 2024

Jelang Pilkada 2024, Kemendagri Minta Daerah Persiapkan Sejumlah Hal Ini

Kemendagri meminta daerah memastikan persiapan, mulai dari ketersediaan biaya hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

18 Februari 2024

APBD Tabalong Meningkat menjadi Rp3 Triliun

Bupati Tabalong, Kalimantan Selatan, Anang Syakhfiani, mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 kabupaten setempat mendapatkan tambahan dana dari bagi hasil, meningkatkan total APBD menjadi Rp3 triliun.

Baca Selengkapnya

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

7 Februari 2024

5 Poin Anies Baswedan Saat Debat Capres Soal Bansos, Jangan Bagikan di Pinggir Jalan

Setidaknya ada 5 poin Anies Baswedan bahas bansos saat debat capres lalu. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

6 Februari 2024

Anies Baswedan: Pemberian Bansos Harus Disebut Atas Nama Negara, Begini Penetapan Bantuan Sosial

Anies Baswedan menyebut penyaluran bansos harus disebut dana dari negara karena berasal dari APBN/APBD. Ia melakukan saat jadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya