TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerima kedatangan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung(ITB) Jakarta. Mereka menyampaian aspirasi mengenai hasil kajiannya terhadap reklamasi Jakarta.

"Mereka menyampaikan gagasannya secara lengkap, kemudian dipresentasikan, juga terutama terkait penataan kawasan pantai di Jakarta. Aspirasi yang disampaikan berisikan poin-poin mengapa reklamasi merupakan masalah dan tidak perlu dilanjutkan," kata Anies Baswedan seusai pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Anies Baswedan mengakatakan hal tersebut akan menjadi bahan dalam menyusun kebijakan. "Insya Allah kita akan adakan workshop minggu depan, diselenggarakan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) membahas masukan dari mereka. Ada lima aspek utama yang dibahas," ujar Anies Baswedan.

Ketua Presidium Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Petisi) Tolak Reklamasi, Akhmad Syarbini, mengatakan dari pemaparan alumni ITB dan diskusi serta arahan Gubernur Anies, akan dilakukan kajian lagi dengan melibatkan 13 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia.

Tim ini akan mengkaji reklamasi Teluk Jakarta dari lima aspek, mengapa menolak atau meminta menghentikan reklamasi. "Tanggapannya luar biasa, akan diadakan workshop minggu depan dengan melibatkan aspek dari teknik dan lingkungan, aspek hukum, aspek sosial-ekonomi-budaya, dan aspek geopolitik dan pertahanan, serta keamanan nasional (Hankamnas)," kata Syarbini.

Inisiator Penggalangan Petisi Tolak Reklamasi Jakarta Alumni ITB, Muslim Armas, mengatakan ITB sejak awal menggagas untuk secepatnya dihentikan reklamasi Jakarta. "Jadi, ada 13 sampai 14 pulau lagi yang sebenarnya sedang pengajuan izin. Kami meminta kepada Gubernur agar tidak menerbitkan izin lagi kepada pulau-pulau tersebut. Dihentikan selama-lamanya," kata Muslim Armas.

Kedua, menurut Muslim, Pulau C dan D harus ada kajian mendalam, terutama menyangkut mitigasi apakah memang itu bisa dipakai untuk publik. "Tentunya harus dikaji lagi. Jangan sampai kita menimbulkan bencana di masa depan," kata Muslim.

Sedangkan Pulau G, menurut kajian ikatan alumni ITB harus dibongkar, karena banyak sekali masalah. "Kami dengar Pulau G juga belum terbangun seluruhnya. Di situ ada pipa gas, pipa untuk PLTU, kemudian nelayan juga harus berputar untuk menangkap ikan sehingga lebih jauh," ujar Muslim.

Menurut Muslim, dari alumni ITB menolak reklamasi karena ada tiga hal, yaitu proses perijinannya yang tidak transparan, terutama yang menyangkut Analisis Dampak Lingkungan(Amdal) yang tidak melibatkan partisipasi publik atau stakeholders. Kedua, menimbulkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi yang luas dan masif.

"Ketiga, karena menimbulkan biaya untuk mengatasi dampak tersebut yang harus ditanggung oleh pemerintah. Akhirnya pemerintah nanti mengambil uang dari rakyat juga. Kita sebagai rakyat pembayar pajak, tentunya tidak ingin semua dampak yang ditimbulkan oleh pengembang itu ditanggung oleh rakyat," kata Muslim setelah bertemu Anies Baswedan.