Jakarta - Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Premi Lasari mengatakan pelaporan pertanggungjawaban dana operasional RT dan RW akan dilakukan setiap enam bulan sekali.

"Ini untuk memudahkan. Jadi bukan ditiadakan pelaporannya," kata Premi di Balai Kota DKI, pada Kamis, 7 Desember 2017.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Ketua RT-RW Tak Perlu Lapor Dana Operasional

Premi menjelaskan, RT dan RW semakin dipermudah dalam format baru yang akan tertuang dalam keputusan gubernur, yang merupakan revisi dari Kepgub Nomor 1197 Tahun 2017.

Dalam format yang baru, RT dan RW hanya perlu merekap pengeluaran selama 6 bulan, lalu dicatat di dalam kertas laporan penggunaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT RW. Setelah direkap, laporan diberikan kepada lurah setempat.

Adapun dalam keputusan gubernur sebelumnya, Premi mengatakan bahwa ada hal yang memberatkan ketua RT dan RW dalam melaporkan penggunaan uang operasional, yaitu bentuk laporan yang terbagi ke dalam beberapa format dan harus diisi setiap bulannya.

Format tersebut di antaranya, A1 untuk RT, A2 untuk RW, format B1 untuk rekapitulasi RT yang diisi lurah, B2 untuk rekapitulasi RW yang diisi lurah, format C tanda terima uang penyelenggaraan RT RW, dan format D laporan penggunaan uang operasional RT dan RW.

Format tersebut lyang akhirnya diminta oleh Gubernur DKI Anies Baswedan untuk disederhanakan. Sehingga, pelaporannya hanya perlu dilakukan setiap enam bulan sekali dalam bentuk laporan keuangan.

Selain itu, warga juga bisa bertanya kepada RT dan RW setempat mengenai mekanisme pelaporan penggunaan uang operasional tersebut.

"Ini mekanisme yang coba mau dibuka. Dan uang operasional itu cuma sebagian kecil dari dana-dana pembiayaan dari RT dan RW, kan ada swadaya, mungkin ada perusahaan-perusahaan yang bantu, itu harus dilaporkan juga," ujarnya.