TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, mengizinkan becak beroperasi merupakan salah satu langkah menunaikan janji politik dari pemerintahan sebelumnya.

"Untuk becak itu ternyata ada kontrak politik dari pemerintah sebelumnya juga yang harus kami tunaikan. Jadi buat kami, buat dalam satu kontinuitas, satu kesinambungan," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI, Rabu, 17 Januari 2018.

Menurut Sandiaga, program yang merupakan janji pemerintahan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disingkat Jokowi-Ahok itu akhirnya menjadi satu kesatuan dengan kontrak politik yang disodorkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca : Pengamat Transportasi Ramai-ramai Kritik Becak Anies Baswedan

Dalam kontrak politik dengan Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu, Anies Baswedan diminta untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota. Salah satunya kepada pedagang kaki lima, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan.

Rencananya, Anies Baswedan akan membuat rute khusus bagi becak. Kendaraan tersebut akan dijadikan angkutan lingkungan yang hanya boleh beroperasi di kampung-kampung. Anies memastikan, becak tidak beroperasi di jalan raya dan protokol.
Delapan becak dari Pasar Koja Baru dan Pasar Lontar di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, disita Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pada Rabu, 25 Oktober, 2017. FOTO: Dokumentasi Satpol PP Kecamatan Koja

Becak dilarang beroperasi di DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Becak sejatinya telah menjadi barang haram di Ibu Kota Jakarta.

Jika menilik ke belakang, becak sebenarnya sudah disingkirkan dari Ibu Kota sejak era Gubernur Ali Sadikin dan penerusnya. Bahkan pada era 1980-an, becak diburu dan digaruk besar-besaran. Bangkainya kemudian dibuang ke Teluk Jakarta untuk dijadikan rumpon atau tempat berkembang biak ikan.

Tapi becak tetap beroperasi sembunyi-sembunyi di beberapa wilayah perumahan terutama yang tak terjangkau angkutan kota. Becak kini banyak beroperasi di wilayah Jakarta Utara.

Simak pula : BPTJ Setuju Anies Baswedan Operasikan Lagi Becak, Ini Syaratnya

Sebenarnya Joko Widodo saat berkampanye menjadi gubernur DKI Jakarta sempat menyatakan becak bisa tetap beroperasi di beberapa ruas jalan Jakarta. "Di beberapa daerah kan masih memungkinkan. Kenapa tidak (becak beroperasi)?" kata Jokowi saat berkampanye di Pasar Pelita Sungai Bambu, Jakarta Utara, Selasa 3 Juli 2012 silam.

Namun, hingga saat Jokowi mundur dari jabatannya sebagai gubernur DKI dan terpilih sebagai Presiden RI pada 2014, peraturan daerah pelarangan becak masih tetap ada. Gubernur Ahok, pengganti Jokowi, memilih tetap menggusur becak dari Ibu Kota.