Sebelum Gubernur Anies Baswedan memulai Community Action Planning, becak terlarang di Ibu Kota. Alat angkut itu dihalau setelah DPRD-Gotong Royong Jakarta mengesahkan peraturan daerah tentang pola dasar dan rencana induk Jakarta 1965-1985 pada Mei 1967. Perda tersebut tak mengakui becak sebagai angkutan umum karena dianggap tak manusiawi.
TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa kebijakan legalisasi becak di DKI Jakarta akan dilakukan secara komprehensif dengan melihat aturannya.
Pemprov DKI akan menampung terlebih dahulu masukan dari warga pemerhati ahli tata ruang dan akademisi soal becak. “Hal ini untuk memastikan kebijakan ini mengembalikan rasa keadilan kepada warga masyarakat menengah ke bawah ” ujar Sandiaga di Jalan Kopyor Raya Kelapa Gading Jakarta Utara, Sabtu 3 Februari 2018.
Fokus kebijakan pelegalan becak kata Sandiaga yakni menyisir regulasi yang mengatur mengenai becak. Regulasi yang mengaturnya bisa berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.
“Setelah itu diberikan pelatihan kepada pengemudi becaknya agar mereka bisa naik kelastumbuh berkembang dan menikmati kue perekonomian di Jakarta” tuturnya.
Menurut Sandiaga saat ini telah dilakukan pendataan terhadap pengemudi becak di Jakarta. Saat ini ada sekitar 500 pengemudi becak yang tercatat. “Kami ingin sekitar 500 pengemudi becak ini naik kelas dengan memberikan pelatihan Ok-Oce” ucapnya.
Terkait lokasi pengoperasian kata Sandi belum dilakukan pembahasan karena fokus melihat regulasi yang berlaku. Untuk pendanaan telah banyak menawarkan dari Program OK-Oce untuk para pengembangan becak listrik. “Kami ingin masyarakat dan komunitas bisa memberikan dukungannya” tuturnya.
Sandiaga menambahkan tidak ingin terburu-buru untuk waktu pengesahan legalisasi becak. “Akan disisir dengan baik-baik regulasinya yang penting paling itu pelatihan untuk 500 pengemudi” katanya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berencana kembali melegalkan becak di DKI. Dia mengatakan kendaraan roda tiga itu dapat dijadikan transportasi lingkungan. Anies berjanji akan mengatur keberadaan becak dengan membatasi jumlah dan wilayah operasionalnya hanya di lingkungan permukiman dan tempat wisata.
Wacana tersebut kemudian memantik polemik hangat. Mantan Gubernur DKI, Sutiyoso, mengatakan, berdasarkan pengalamannya memimpin Jakarta, mengatur becak sangat sulit. Dia khawatir pelegalan becak di DKI menyebabkan penarik becak dari luar daerah hijrah ke Jakarta.
