TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Koperasi Budiluhur, Saut Hutabarat, mengaku kecewa dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pasalnya, 15 armada angkutan kota mereka, yang bekerja sama untuk program OK-OTrip, belum dilunasi pembayarannya oleh PT Transjakarta hingga hari ini.

"Total tunggakannya ada Rp 134 juta, harusnya dibayarkan setiap tanggal 1," ujar Saud saat dihubungi Tempo, Sabtu, 3 Februari 2018.

Dia menjelaskan, akibat pembayaran yang menunggak tersebut, pihaknya harus mengeluarkan dana talangan untuk membayar para sopir angkot OK-OTrip trayek OK-2. "Sementara pakai duit kami dulu."

Baca: Jumlah Penumpang OK-OTrip Trayek OK-2 Naik Drastis karena Gratis

OK-OTrip merupakan program yang diusung Anies-Sandi pada masa kampanye. Dilansir dari situs kampanye Jakartamajubersama.com, OK-Otrip merupakan penamaan sistem transportasi yang mengintegrasikan bus Transjakarta, angkot, dan bus feeder.

Salah satu perusahaan angkutan umum yang ikut bekerja sama dengan program tersebut adalah Koperasi Budiluhur, yang menerjunkan 15 armadanya untuk melayani trayek OK-2.

Lebih lanjut, Saud menjelaskan, sebenarnya pihak Koperasi Budiluhur sudah mengajukan permohonan pencairan kepada pihak Transjakarta, tapi ditolak. Adapun alasan penolakan tersebut, kata Saud, ada berkas yang belum lengkap, yaitu berkas perjanjian kerja sama (PKS) yang belum dikantongi pihaknya. "Saya dioper-oper. Pihak Administrasi bilang tanpa PKS, dana gak bisa cair," ujarnya.

Direktur Utama PT Transjakarta Budi Kaliwono saat dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan sedang tidak memegang data terkait dengan hal itu. "Senin aja, (saya) lagi gak pegang data," ujarnya.

Kepala Hubungan Masyarakat PT Transjakarta Wibowo yang juga dihubungi Tempo mengakui bahwa persoalan OK-Otrip ditangani langsung oleh tim OK-OTrip. Sehingga untuk urusan lebih lanjut, tim tersebut yang lebih mengetahui. "Pasti dibayarkan. Saya coba hubungi dulu untuk mengetahui informasi detailnya," ujar Wibowo.