TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemerintah Provinsi DKI akan menyikapi minimnya serapan anggaran pada triwulan pertama 2018 yang dikritik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI.

“Minggu ini, kami ada monitoring. Kami akan laporkan. Saya buka perencanaannya. Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik) bilang, memang persiapan anggaran 2018 di sesi akhir pembahasan efek tongkat hoki masih jadi landasan para SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” ujar Wakil Gubernur Sandiaga Uno di Balai Kota, Rabu, 28 Februari 2018.

Baca: DPRD Kritik Serapan Anggaran Gubernur Anies Baswedan Baru 6 Persen

Langkah yang dilakukan Pemprov, ucap Sandiaga Uno, adalah melakukan perubahan pola anggaran, supaya lebih gradual peningkatannya. Kalau dibiarkan penyerapan anggaran di akhir tahun lebih besar, tutur dia, memang rentan penyelewengan.

“Kalau besar di ujung, seperti yang disampaikan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), rawan akan penyimpanan,” kata Sandiaga.

Menurut Sandiaga, perubahan pola anggaran memang telah dilakukan pada tiap SKPD. “Jadi masukan dari Pak Taufik sudah kami kerjakan, tapi kami mengucapkan terima kasih sudah diingatkan dan akan dilakukan lebih intensif lagi,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik mengkritik rendahnya serapan anggaran Pemprov DKI pada triwulan pertama. Ekonomi masyarakat, ujar dia, akan ikut bergerak jika serapan anggaran oleh pemerintah tinggi.

“Jadi kami enggak mau lagi ada yang seperti disampaikan Menkeu bulan November lalu bahwa uang DKI di bank ada Rp 20 triliun,” tutur Taufik setelah mengikuti acara Coffee Morning dengan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota pada Selasa, 27 Februari 2018.

Menurut politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini, pada akhir 2018, dia tidak ingin lagi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa besar. Hal ini bisa dihindari dengan komunikasi intens antara eksekutif dan legislatif. “Masih kecillah, mungkin baru 6 persen,” kata Taufik.

Legislatif, ucap Taufik, akan segera melakukan evaluasi terhadap kinerja eksekutif. Menurut dia, minimnya serapan anggaran terjadi akibat perencanaan yang tidak bagus. “Ke depannya tidak boleh lagi,” ucapnya.

Taufik berujar, DPRD akan mengundang SKPD untuk mendiskusikan hal ini. Sisa anggaran yang besar pada akhir tahun rentan akan penyelewengan. “Kalau besar di ujung, nanti penyimpangan banyak,” tuturnya.