Sandiaga Uno Janjikan Insentif Bagi Penyumbang Lahan RPTRA, Apa?
Reporter
Non Koresponden
Editor
Jobpie Sugiharto
Kamis, 8 Maret 2018 14:05 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan tengah memikirkan kelanjutan program Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (PRTRA) di tengah keterbatasan lahan di Ibukota. Program sejak era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu terancam mandek pada 2019.
Sandiaga Uno menuturkan, pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak-pihak lain, baik swasta maupun BUMN, untuk bekerjasama mengadakan lahan RPTRA. Maka sedang disiapkan insentif atau kebijakan yang membuat sektor usaha tertarik bekerjasama.
"Kan, banyak lahannya BUMN dan BUMD di sekeliling Jakarta," katanya di Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Kamis, 8 Maret 2018. "Mereka yang sudah menguasai lahan tersebut bisa menyediakan."
Baca: Anies-Sandi Mau Lanjutkan RPTRA Era Ahok, Begini Skemanya
Sandiaga Uno mencontohkan, sektor usaha bisa saja diberikan kompensasi pengurangan tarif PBB sesuai ketentuan jika menyediakan lahan untuk RPTRA. Selain itu, 20-30 persen dari lahan tersebut juga dapat digunakan untuk iklan produk atau layanan.
Sandiaga Uno menuturkan, pemerintah daerah membuka kesempatan bagi pihak-pihak lain, baik swasta maupun BUMN, untuk bekerjasama mengadakan lahan RPTRA. Maka sedang disiapkan insentif atau kebijakan yang membuat sektor usaha tertarik bekerjasama.
"Kan, banyak lahannya BUMN dan BUMD di sekeliling Jakarta," katanya di Balai Kota DKI Jakarta hari ini, Kamis, 8 Maret 2018. "Mereka yang sudah menguasai lahan tersebut bisa menyediakan."
Baca: Anies-Sandi Mau Lanjutkan RPTRA Era Ahok, Begini Skemanya
Sandiaga Uno mencontohkan, sektor usaha bisa saja diberikan kompensasi pengurangan tarif PBB sesuai ketentuan jika menyediakan lahan untuk RPTRA. Selain itu, 20-30 persen dari lahan tersebut juga dapat digunakan untuk iklan produk atau layanan.
Di sisi lain ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi penyedia lahan RPTRA. Menurut Sandiaga Uno, salah satunya penguasaan, pembangunan, dan pemeliharaan RPTRA tetap menjadi tanggung jawab pemilik lahan.
Dia berjanji mendorong dinas terkait supaya mengadakan lahan agar program RPTRA tidak mati. Namun, anggaran pengadaan lahan itu tak ada dalam APBD 2018 sehingga Sandiaga Uno ingin itu dianggarkan pada 2019. "Nanti 2019 kan (penyusunn APBD) sudah full kami (disusun pemerintah provinsi di bawah Gubernur Anies Baswedan). Yang sebelumnya, kan transisi," ucapnya.
SALSABILA PUTRI PERTIWI | JS
