TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berharap terus ada penyediaan ruang bagi masyarakat dengan konsep bisa berbentuk ruang terbuka hijau (RTH) maupun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).
Program RPTRA ini menjadi salah satu program unggulan warisan era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Untuk skema pengadaan akan bekerjasama dengan swasta," kata Sandiaga Uno.
Menurut Sandiaga Uno selama ini pengadaan oleh pemerintah menjadi kendala pengadaan RPTRA. Lahan tersedia sebagian besar telah dikuasai oleh swasta. “Banyak yang punya lahan itu privat. Ada beberapa teman-teman yang bicara satu, mereka mau menjadikan tempat ini ruang terbuka hijau, tetapi mereka minta beberapa hal," tutur Sandiaga Uno, Rabu 7 Maret 2018.
Baca : Sandiaga Uno Ingin Pembangunan RPTRA Ahok Dilanjutkan
Permintaannya, kata Sandiaga Uno, berupa pengurangan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB). Skenario lainnya yakni pemilik lahan bisa menguasai 20 persen lahan untuk beriklan. “Nggak apa saya bilang kalau beriklan-iklan, kalau CSR ya CSR,” kata dia.
Sandiaga Uno melanjutkan bahwa penguasaan lahan tetap di pihak swasta. Termasuk perawatan serta keamanan menjadi wewenangnya. “Tapi mereka minta dibangun jalan-jalan di sekitar tempatnya itu, baik itu trotoar, jalannya dirawat Pemprov,” papar dia.
Menurut Sandiaga konsep seperti itu yang ingin didorong. Hal ini mengingat masih banyaknya lahan milik swasta yang bisa digunakan untuk ruang terbuka. “Para pengembang itu belum memiliki rencana, tapi memiliki tanahnya. Itu kami dorong untuk pengadaan penambahan ruang terbuka bagi masyarakat,“ demikian Sandiaga Uno.
Dua hari lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta ingin agar pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) tetap dilanjutkan jika memang masih dibutuhkan oleh masyarakat. "Mestinya diterusin ya jika diperlukan sama warga," kata Sandiaga Uno, Senin, 5 Maret 2018.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan sebelumnya mengatakan pembangunan RPTRA akan dihentikan setelah tahun ini. Alasannya, pemerintah kesulitan mencari lahan untuk menyelesaikan target 47 RPTRA.
Di sisi lain, Dinas Pertamanan dan Permakaman masih memerlukan lahan untuk membangun ruang terbuka hijau (RTH) yang harus mencapai 30 persen dari total luas wilayah DKI. Agustino berpendapat agar pemerintah memprioritaskan RTH ketimbang RPTRA.
Menurut Sandiaga, program RPTRA ini ada dalam rancangan pembangunan jangka menengah (RPJMD) DKI Jakarta. Program ini akan menjadi salah satu prioritas pemerintah Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (Anies-Sandi).
