TEMPO.CO, Jakarta - Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak bisa langsung diberhentikan meski tak menjalankan rekomendasi Ombudsman RI. Menurut Sumarsono, ada beberapa tahapan dari Kemendagri yang harus dijalani sebelum seorang Gubernur dicopot dari jabatannya.

"Tidak kemudian Gubernur diberhentikan, masih ada tahapan-tahapannya. Artinya, Kemendagri verifikasi dulu, lalu apa masalah lainnya, kan hanya salah satu poin. Kinerja Gubernur juga harus dilihat," jelas Sumarsono, yang akrab disapa Soni, di Jakarta, Senin 26 Maret 2017.

Kementerian Dalam Negeri juga akan melakukan klarifikasi langsung dengan Gubernur DKI terkait alasannya tidak menjalankan rekomendasi Ombudsman. Soni mengatakan semua tahapan ini harus dijalankan sebelum Kemendagri menjatuhkan sanksi kepada Anies Baswedan.

Baca: Kemendagri: Gubernur DKI Harus Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Tahapan sanksi yang diberikan Kemendagri antara lain berupa surat teguran, pemberhentian selama tiga bulan untuk diberikan pendidikan dan pelatihan, pembinaan tambahan selama satu bulan, hingga sanksi terberat adalah pemberhentian.

"Tiga bulan selesai dikembalikan untuk memimpin lagi. Kalau masih salah terus, tidak taat lagi dan tidak benar tindakannya, maka kami bina lagi satu bulan, terus kami kembalikan lagi. Kalau tidak bisa jalankan pemerintahan lagi, ya diberhentikan," ujar Soni.

Pada saat ini Kementerian Dalam Negeri akan menunggu terlebih dulu surat Ombudsman RI terkait tidak adanya tindak lanjut dari rekomendasi penaataan kawasan Tanah Abang, sebelum memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Baca: Abaikan Rekomendasi Ombudsman Anies Baswedan Bisa Dicopot

"Kami tunggu rekomendasi resmi dari Ombudsman dulu, kalau Gubernur DKI tidak mau jalankan, kemudian Ombudsman jengkel dan bersurat ke kami, nah itu saatnya Kemendagri turun tangan (memanggil Anies)," kata Soni.

Apabila Ombudsman mengirimkan surat ke Kemendagri, maka Mendagri Tjahjo Kumolo berhak memanggil Gubernur DKI untuk meminta penjelasan terkait persoalan terkait tata kelola pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang.

Pada Senin pagi, Ombudsman RI mengeluarkan laporan yang menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tidak kompeten dalam melakukan penataan pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang. Penyimpangan prosedur penataan juga menjadi bahan temuan Ombudsman karena Anies dinilai tidak mengantongi izin Polda Metro Jaya saat menutup Jalan Jatibaru Raya.