TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, penyakit kronis birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni lemahnya penyerapan anggaran. Masalah ini pernah digunakan oleh Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno, untuk menyerang pejabat sebelumnya yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Ironisnya, kini Anies Baswedan dan Sandiaga Uno seperti menelan ludah sendiri karena mengalami hal yang sama, ” kata Trubus pada saat dihubungi Tempo hari ini, Senin, 2 Maret 2018.

Menurut Trubus, bahkan pada era Anies Baswedan kondisinya lebih buruk dibandingkan serapan anggaran pada periode Ahok. Pada 2016, serapan anggaran semester pertama DKI Jakarta 33,06 persen atau sebesar Rp 19,8 triliun dari total Rp67,1 triliun. Sedangkan pada 2017, anggaran yang terserap pada periode yang sama hanya 25,31 persen atau Rp 16,1 triliun dari total Rp 63,61 triliun.

Dia lantas merujuk informasi pada website publik.bapedadki.net bahwa per 27 Maret 2018 dana yang dibelanjakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hanya Rp 5,8 triliun atau 8,1 persen dari total anggaran. Ini menunjukan serapan anggaran di jajaran SKPD DKI Jakarta pada Triwulan I 2018 masih jauh dari target yang direncanakan oleh Anies Baswedan, yakni 90 persen.

Baca: Yusril Sebut Ahok Mustahil Jadi Capres, Ini Tanggapan Fifi Lety

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan berencana merombak jabatan sejumlah pegawai negeri sipil pada pertengahan April 2018 karena seretnya penyerapan anggaran yang hingga Triwulan I 2018 baru 6 persen. "Panitia seleksinya sudah mulai dibentuk. Kemarin sudah ada pertemuan awal," katanya di sela-sela acara Fast Open Archery Tournament 2018 di Gelanggang Olahraga (GOR) Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Sabtu, 31 Maret 2018.

Trubus, yang juga Dosen Universitas Trisakti, menuturkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam menangani rendahnya penyerapan anggaran belum menyentuh akar persoalan. Akar masalahnya adalah ketidakmampuan Gubernur untuk melakukan konsolidasi internal birokrasi Pemerintah Provinsi DKI.

“Gubernur kurang mampu mendorong SKPD untuk mencapai target yang ditetapkan,” ucapnya.

Anies Baswedan dan Sandiaga Uno juga dinilai kurang kapabilitas untuk mengontrol anak buah dalam mengimplementasikan program. Ada kendala psikologis Gubernur DKI untuk mengintervensi perangkat bawahannya karena sebagian staf birokrasi diangkat di era Ahok dan Djarot Saiful Hidayat. Trubus malah melihat ada kecenderungan perangkat di bawah Anies Baswedan melakukan "pembangkangan" setelah mendengar akan dilakukan mutasi besar-besaran

Di sisi lain, Gubernur Anies Baswedan mengatakan, penyerapan anggararan seret karena pembelanjaan baru dieksekusi pada pertengahan tahun. Bahkan, sebagian program dilaksanakan pada akhir tahun. “Itu yang mau digeser," katanya. Maka dia berharap pada 2018 pelaksanaan belanja diupayakan di tengah tahun, bahkan awal tahun.

Adapun Sandiaga Uno berpendapat bahwa banyak faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran DKI sangat rendah. Salah satu penyebabnya, kinerja pegawai yang belum optimal. "Apa ada yang salah di dinas-dinas? Nah, ini yang kami harapkan jadi masukan nanti saat melakukan perombakan," ujarnya.

Sandiaga Uno meminta anak buahnya tidak khawatir dengan rencana perombakan ini. "Enggak usah waswas." Dia berjanji perombakan dan pergantian posisi akan disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Sistem merit atau pengelolaan tenaga kerja berdasarkan kinerja dan keahlian ketimbang koneksi politik akan diterapkan dalam perombakan ini.

Trubus mengutarakan keengganan sebagian besar pegawai untuk berinovasi di era disruptif menjadi akar rendahnya layanan publik. Loyalitas yang rendah dan disertai tingkat kompetensi pegawai yang minim menyebabkan instruksi gubernur kurang bisa dilaksanakan secara optimal dan tidak berjalan efektif. Meskipun Gubernur DKI telah membentuk Tim Khusus Penyerapan Anggaran sejak Januari 2018 untuk membantu agar penyerapan APBD 2018 bisa lebih baik, namun dalam prakteknya tidak berpengaruh pada peningkatan kinerja.

"Tak berpengaruh bila tidak disertai pengawasan yang memadai," kata Trubus.

Menurut dia, Tim tadi punya tugas berat yakni mengubah pola pikir jajaran SKPD agar tidak ada lagi praktik penyerapan anggaran besar-besaran di akhir tahun. Telah menjadi adat tradisi yang mendarah daging di Pemerintah Provinsi DKI yakni SKPD terbiasa baru melakukan penyerapan anggaran secara besar-besaran di penghujung tahun. Seharusnya, penyerapan anggaran di pos-pos belanja daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi, bisa dimaksimalkan pada tiap kuartal.

Politikus Partai NasDem Bestari Barus menyoroti rendahnya serapan anggaran pemerintah DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno (Anies-Sandi) pada triwulan pertama 2018. Dia menilai hal itu disebabkan SKPD sibuk mengikuti pendidikan.

"Kemarin itu terlalu sibuk eselon II dan III ikut pendidikan selama hampir sebulan lebih, mungkin itu jadi penyebab," ujarnya kepada Tempo, pada Minggu, 1 April 2018.

Menurut Bestari, seharusnya Anies menyeleksi SKPD yang mengikuti pendidikan. Sehingga, kata dia, tak terjadi kekosongan SKPD dalam penyerapan anggaran. "Jadi tak berantakan di dalam penyerapan anggaran," katanya.

Bestari mengatakan seleksi pendidikan tak serta merta diikuti semua anggota SKPD. Selain itu, dia melanjutkan, seleksi juga lebih baik dilakukan pada pertengahan tahun, seperti Juni dan Juli. "Ini karena gubernur baru semuanya ingin ikut seleksi. Saya kira tak harus seperti itu," ucapnya.

Di sisi lain, Bestari menilai perombakan jabatan sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) akibat rendahnya serapan tak menjadi masalah. Menurut dia, beberapa perombakan perlu dilakukan untuk berbenah dan dikonsolidasikan agar anggaran terserap dengan baik. "Gubernur (Anies Baswedan) harus punya keyakinan bahwa timnya nanti harus bisa menjadi tim yang baik dalam penyerapan," tutur Bestari yang partainya mendukung Ahok pada Pilkada DKI 2017.