TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi kritik sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta terkait penanganan banjir dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Termasuk klarifikasi soal alergi istilah era pemerintahan sebelumnya.

Pandangan umum terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta periode 2017 - 2022 tersebut digelar pada Senin, 2 April 2018 di ruang rapat paripurna gedung DPRD DKI Jakarta. "Tentunya itu masukan yang kita terima," ujar Sandiaga Uno. "Yang kami sampaikan itu bahwa di setiap penataan itu kita tidak bisa pukul rata. Tidak bisa digeneralisir."

Baca : PDIP Minta Anies Baswedan Tak Alergi Istilah Era Jokowi dan Ahok

Menekankan pentingnya layanan kepada masyarakat, Sandiaga Uno melihat penataan berbasis partisipatif berawal dari terbukanya masyarakat DKI Jakarta terhadap alternatif hunian yang terjangkau. Menurutnya, penanganan banjir dan kemacetan menjadi fokus bagi masyarakat menengah ke atas, sementara masyarakat menengah ke bawah terkonsentrasi pada masalah lapangan kerja dan biaya hidup.

Di tengah penjelasannya, Sandiaga Uno pun mengklarifikasi soal kabar tentang dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak mau menggunakan beberapa istilah jamak yang lazim digunakan pada masa jabatan pemerintahan provinsi sebelumnya, seperti 'normalisasi' sungai dan 'penertiban' atau penggusuran.

"Saya tidak pernah alergi menyebut kata 'normalisasi'. Saya tidak pernah alergi menyebut kata-kata yang populer di pemerintahan sebelumnya," demikian Sandiaga Uno.

Sebelumnya, Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta ingin Anies dan wakilnya, Sandiaga Uno, tak perlu risih dengan sejumlah istilah yang populer dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 tersebut.

"Kami berharap pemerintah daerah saat ini agar tak perlu alergi atau tidak nyaman dengan beberapa istilah," kata politikus PDIP William Yani dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah RPJMD DKI 2017-2022 di Gedung DPRD pada Senin, 2 April 2018. istilah itu misalnya normalisasi, rumah deret, rusunawa dan lainnya.

Dalam rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Senin lalu, program kerja Anies-Sandi dikritik karena tidak berfokus pada penanganan banjir. Sejumlah fraksi juga mempertanyakan kejelasan penanganan banjir dalam skema lima tahun masa jabatan Anies-Sandi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta melalui pandangan umum mereka.

"Pengendalian banjir di DKI di antaranya adalah pembangunan waduk, situ, embung, pembangunan tanggul, normalisasi sungai, dan sebagainya," papar Fraksi Gerindra DPRD DKI Fajar Sidik soal program Anies-Sandi. "Program normalisasi sungai perlu dijelaskan tahapan atau skemanya selama lima tahun dalam RPJMD 2017-2022, hal ini agar dilakukan lebih terintegrasi dan bukan sekedar kegiatan musiman menjelang banjir."

SALSABILA PUTRI PERTIWI | BUDIARTI UTAMI PUTRI | DA