Ilustrasi Ujian Nnasional (UN) tingkat SMA dan sederajat. TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Jakarta - Merespons temuan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengenai kebocoran soal ujian sekolah berstandar nasional atau USBN tingkat SMA 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pemikirannya.
Menurut mantan Rektor Universitas Paramadina itu, ujian berbasis komputer bisa meminimalkan kebocoran soal ujian. Kalau sudah terjadi kebocoran, harus dilaporkan secepatnya.
“Kalau (kebocoran itu) di Jakarta terjadi bisa kami tindak,” kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Timur, hari ini, 5 April 2018.
Pelaksana tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Dominikus Dalu, mengatakan hasil pemantauan pelaksanaan USBN tingkat SMA pada Maret 2018, lembaganya menemukan kebocoran soal dan kunci jawaban di DKI Jakarta, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Ombudsman sudah menyerahkan temuannya kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Jawa Barat Wilayah III, yang membawahi Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.
Menurut dia, kebocoran itu berasal dari tempat atau lembaga kursus bimbingan belajar dan sekolah. Motif membocorkan soal ujian agar nilai peserta ujian bagus sehingga mendongkrak akreditasi sekolah. Namun, dia tak menyebutkan kursus bimbel dan sekolah yang diduga membocorkan soal dan kunci jawaban USBN.
Anies, yang pernah menjabat Menteri Pendidikan Nasional, menuturkan kepada seluruh kepala sekolah bahwa angka ujian nasional tidak menjadi patokan kinerja sekolah. Justru dengan angka itu pemerintah bisa intervensi. Jika hasil ujian mengesankan, padahal nyatanya masih bermasalah, intervensi untuk perbaikan tak bisa dilakukan.
Anies Baswedan berjanji menindak lembaga bimbel yang terbukti main curang dalam USBN 2018. “Ini merusak. Jadi kalau Anda perhatikan ya, ada bocoran-bocoran seperti ini, itu merusak moral anak-anak kita.”
