Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan mencabut sertifikat laik fungsi 76 gedung yang tidak mengoreksi temuan terpadu air tanah dan sumur resapan. Izin operasional pada semua yang berada di gedung itu bisa dicabut. IRSYAN HASYIM
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno geram mayoritas gedung di area Jalan Thamrin-Sudirman tak lolos pemeriksaan Tim Terpadu Air Tanah dan Sumur Resapan. Puluhan gedung tersebut sudah seharusnya ditertibkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sambil mengangkat jari telunjuk tangan kanan dan menggerakkan ke kiri dan kanan, Sandiaga Uno menyebut gedung-gedung yang tak sesuai dengan aturan yang terkena razia air tanah itu sebagai gedung nakal. Sandiaga Uno juga menyinggung tujuh gedung yang memiliki septic tank sebagai gedung yang tak sesuai dengan aturan.
"Nakal, nakal sekali ini. Bahkan ada gedung BUMD milik pemerintah DKI. Nakal sekali ini, harus ditertibkan," kata Sandiaga Uno setelah membuka acara Job Fair Digital di WTC Mangga Dua, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 12 April 2018.
Rabu, 12 April 2018, Gubernur DKI Anies Baswedan mengumumkan hasil temuan dari audit eksploitasi air tanah yang dilakukan Tim Terpadu Air Tanah dan Sumur Resapan. Tim ini memeriksa 80 gedung di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin.
Namun hanya 77 gedung yang berhasil diperiksa. Sedangkan sisanya terkendala belum selesainya pembangunan dan perizinan pemeriksaan.
Berdasarkan hasil temuan, dari 77 gedung, hanya 40 di antaranya yang melengkapi gedung dengan sumur resapan. Ditemukan pula, hanya ada satu gedung yang melengkapi semua fasilitas sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sumur Resapan.
Menurut Sandiaga Uno, pengumuman tersebut sebagai bentuk ketegasan Pemerintah Provinsi DKI terhadap gedung yang melanggar. Pemerintah, ujar Sandiaga Uno, bakal memberi waktu perbaikan dan penambahan fasilitas gedung yang belum memenuhi kriteria.
Sandiaga Uno berharap, setelah diperbaiki dan ditambah fasilitasnya, gedung-gedung tersebut bisa menjadi contoh bagi tempat lain. "Kalau gedung yang di jalan protokol saja tidak patuh, apalagi di tempat lain. Jadi mereka harus menjadi contoh yang lain," katanya.
