TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, dia bakal malu jika pemerintah DKI tak mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebab, kata Sandiaga Uno, dia adalah mantan akuntan dan direktur keuangan. Sandiaga mengaku, dia banyak memperoleh penghargaan semasa menjadi direktur keuangan.

"Begitu sampai di pemprov dan tidak dapat WTP, malu saya. Malu banget," kata Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 30 April 2018.
Baca : May Day 2018, Sandiaga Uno Minta Buruh Daftar Kartu Pekerja

Pemerintah DKI menggelar Forum Pembahasan Jurnal Koreksi Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun 2017. Selama tiga hari, jajaran pemerintah DKI akan mendapatkan masukan dari BPK.

Sandiaga Uno meminta seluruh anak buahnya kooperatif dalam forum pembahasan tersebut. Dia meminta setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menindaklanjuti temuan dan koreksi BPK.

"Semua proaktif, apa yang menjadi temuan, kita koreksi. Satu hal yang belum dicapai DKI lima tahun terakhir yaitu WTP," ujarnya.

Pemerintah DKI Jakarta telah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK selama empat kali berturut-turut. Opini WDP diperoleh DKI sejak kepemimpinan Gubernur Joko Widodo dan diteruskan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kemudian Djarot Saiful Hidayat.

Salah satu persoalan yang mengganjal DKI memperoleh WTP adalah pencatatan aset. Sandiaga Uno sebelumnya menuturkan, setidaknya ada 6000 temuan audit dari BPK.