TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pemerintah DKI tak akan memaksakan menggelar salat tarawih di Monumen Nasional atau Monas jika rencana itu dirasa kurang tepat oleh para ulama.

"Kami tentu tidak akan memaksakan diri seandainya sebagian dari masyarakat dan sebagian dari para ulama juga mengatakan ini tidak disarankan," ucap Sandiaga Uno di Lapangan IRTI, Monas, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018.

Sandiaga Uno menyatakan tak ingin melaksanakan tarawih di Monas justru menjadi acara yang memecah belah umat. Tarawih, ujar Sandiaga Uno, seharusnya menjadi momen untuk meningkatkan ketakwaan selama Ramadan. "Kami ingin kegiatan ini mempersatukan dan meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kegiatan ini malah menjadi pemecah belah," ujar Sandiaga Uno.

Rencana pemerintah DKI menggelar tarawih di Monas pada 26 Mei 2018 menuai kritik. Salah satu kritik datang dari Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat Cholil Nafis. Cholil menuturkan tarawih di lapangan tak benar secara syariat Islam.

Cholil juga berpendapat, salat di masjid akan lebih khusyuk daripada di lapangan. Selain itu, ulama muda Nahdlatul Ulama ini berpandangan, jangan sampai ibadah tarawih menjadi alat komunikasi yang memunculkan pamer atau riya. Cholil pun berharap pemerintah DKI mengurungkan rencana itu. Dia menyarankan pemerintah DKI menggelar tarawih akbar di Masjid Istiqlal yang berlokasi tak jauh dari Monas.

Sandiaga Uno berpendapat, Monas merupakan simbol Kota Jakarta yang diharapkan bisa menjadi pemersatu warga. Alasan itulah yang mendasari pemerintah DKI berencana menggelar tarawih di sana. Sandiaga Uno juga mengklaim rencana itu berdasarkan masukan dari para ulama, tapi dia tak menyebutkan siapa saja ulama yang dimaksud.

"Karena selama ini Monas juga dipakai untuk maulid, istigasah, dan banyak kegiatan lain sebelumnya. Ini adalah salah satu harapan dan aspirasi yang kami coba implementasikan," tutur Sandiaga Uno.

Kendati begitu, Sandiaga Uno berujar, pemerintah DKI menampung masukan dan akan meninjau ulang rencana itu. Menurut dia, saran perihal lokasi tarawih akan didiskusikan dan diputuskan setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali berkantor di Balai Kota.