TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa pemerintah DKI sudah mengajukan rencana pelepasan saham DKI di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Sandiaga berujar, pemberitahuan itu disampaikan Gubernur DKI Anies Baswedan pada pekan lalu. "Per minggu lalu kalau tidak salah Pak Gubernur sudah bersurat ke DPRD," kata Sandiaga di kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa, 22 Mei 2018 terkait pelepasan saham perusahaan bir tersebut.
Hal ini disampaikan Sandiaga menanggapi pernyataan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio pada Jumat, 18 Mei lalu. Tito mengapresiasi keterbukaan pemerintah DKI ihwal rencana menjual saham PT Delta.
Tito pun meminta pemerintah DKI benar-benar merealisasikan rencana yang telah diungkapkan ke publik itu. Pembatalan tiba-tiba, kata dia, akan memengaruhi pasar.
Sandiaga mengatakan, pemerintah DKI siap dan berkomitmen melepas saham di perusahaan bir tersebut. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan otoritas terkait, termasuk Bursa Efek. Kata Sandiaga, pemerintah DKI bahkan tengah menjadwalkan untuk menerima Tito Sulistio di Balai Kota pada pekan ini.
Pemerintah DKI telah mengumumkan secara resmi rencana melepas saham di PT Delta Djakarta. Pemerintah DKI memiliki 26,25 persen saham di perusahaan bir yang memproduksi merek Anker, San Miguel, Kuda Putih, dan Carlsberg tersebut.
Adapun pelepasan saham ini merupakan janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno saat kampanye pemilihan kepala daerah DKI 2017.
Rencana pelepasan saham di perusahaan bir ini masih menuai pro-kontra di kalangan DPRD DKI. Beberapa anggota Dewan berpendapat saham tak harus dilepas karena tergolong sehat dan menyetor dividen cukup besar setiap tahunnya. Tahun ini saja, Delta Djakarta diperkirakan menyetor Rp 48 miliar ke pendapatan pemerintah DKI.
Sandiaga Beberkan Alasan Penetapan PIK 2 Menjadi PSN
33 hari lalu
Sandiaga Beberkan Alasan Penetapan PIK 2 Menjadi PSN
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno buka suara soal penetapan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menjadi Proyek Stratgis Nasional (PSN).
