Bawaslu Temukan Suara Siluman di Pilkada Tangerang

Kamis, 28 Juni 2018 14:44 WIB

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Tangerang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menemukan dugaan pelanggaran dalam pilkada Tangerang. Ketua Bawaslu Banten Didih M. Sudih mengatakan diduga terjadi penggelembungan suara dan kecurangan berunsur pidana pemilu yang menguntungkan pasangan tertentu.

Basawlu pun memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di dua tempat pemungutan suara (TPS) masing-masing di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak.

Penyebab pencoblosan ulang itu adalah dugaan pelanggaran pemilu, karena jumlah surat suara lebih banyak daripada pemilih.

Baca: Saat Pilkada Serentak, Ratu Atut Salat Duha di LP Anak Tangerang

Menurut Didih, dia sudah menerima laporan dari panwaslu kecamatan di masing-masing daerah itu dan telah diputuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

Dua TPS yang diduga melakukan pelanggaran adalah TPS 02, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, dan TPS 08, Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang.

"Rekomendasi panwascam sudah keluar. Kami tetapkan pemungutan suara ulang. Sebab, di TPS itu, ada penambahan dua kertas suara," ucap Didih kepada Tempo, Kamis, 28 Juni 2018.

Baca: Mengintip Sepinya Pilkada Serentak 2018 di Perumahan Mewah BSD

Didih berujar, dalam laporan itu, jumlah pemilih yang datang ke TPS dengan jumlah surat suara yang dihitung dari kotak suara tidak sama.

"Jumlah pemilih 262 orang. Tapi, begitu dihitung, 264 kertas suara keluar. Artinya, ada dua suara siluman," tutur Didih.

Advertising
Advertising

Sedangkan kecurangan berujung tindak pidana pemilu terjadi di TPS 08, Desa Sidoko, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang. "Ada seseorang yang mencoblos delapan surat suara," kata Didih.

Baca: Hari ini 1,8 Juta Warga Tangerang Pilih Bupati di Pilkada

Untuk itu, pihaknya masih melakukan pendalaman dan proses pidana bersama Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

"Kami juga perintahkan pemungutan suara ulang, minimal empat hari setelah keluar rekomendasi," ucap Didih.

Didih berujar, dalam pelanggaran ini, oknum berinisial S mengaku diperintahkan seorang aparat desa.

"Jadi S masuk TPS dengan membawa delapan surat suara yang diberikan petugas KPPS. Saat ini masih kami dalami tokoh masyarakat yang menyuruh untuk mencoblos pasangan tertentu," tutur Didih.

Baca: Pilkada Tangerang, Ini Alasan Warga Perumahan Mewah Malas ke TPS

Dugaan pidana pemilu itu dilakukan saat menjelang penghitungan suara pada pilkada serentak, Rabu, 27 Juni 2018.

"Jadi saat detik-detik terakhir sebelum waktu pemilihan ditutup dan sudah sepi," ucap Didih.

Pada pilkada di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang, yang berlaga dalam kontestasi pilkada adalah pasangan tunggal, yakni calon inkumben Iti Ocktavia Jayabaya-Ade Sumardi dan Ahmed Zaki Iskandar, yang berpasangan dengan Mad Romli alias Ombi. Masing-masing melawan kotak kosong.

Keduanya sementara ini mengklaim menang melawan kotak kosong. Zaki bahkan menyebutkan persentase kemenangannya dalam pilkada Kabupaten Tangerang mencapai 90 persen.

Berita terkait

Bobby Nasution Tunjuk Pamannya sebagai Plh Sekda Kota Medan, Diskominfo: Sejak 24 April 2024

2 jam lalu

Bobby Nasution Tunjuk Pamannya sebagai Plh Sekda Kota Medan, Diskominfo: Sejak 24 April 2024

Wali Kota Bobby Nasution menunjuk pamannya, Benny Sinomba Siregar sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Medan.

Baca Selengkapnya

Iuran Wisata untuk Siapa

6 jam lalu

Iuran Wisata untuk Siapa

Rencana pemerintah memungut iuran wisata lewat tiket pesawat ditolak sejumlah kalangan. Apa masalahnya?

Baca Selengkapnya

Digadang Maju di Pilgub Jabar, Wali Kota Depok Guyon Perlu Siapkan Mahar

1 hari lalu

Digadang Maju di Pilgub Jabar, Wali Kota Depok Guyon Perlu Siapkan Mahar

Wali Kota Depok 2 periode Mohammad Idris dikabarkan bakal naik level untuk bertarung di pemilihan gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 serentak.

Baca Selengkapnya

Putri Mantan Bupati Sragen Ingin Maju Pilkada 2024, Baliho Sosialisasinya Dirusak

1 hari lalu

Putri Mantan Bupati Sragen Ingin Maju Pilkada 2024, Baliho Sosialisasinya Dirusak

Wina mengaku menyayangkan perusakan baliho sosialisasinya untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

3 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

3 hari lalu

PKB-PKS Sepakat Teruskan Kerja Sama di Tingkat Daerah untuk Pilkada

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat melanjutkan kerja sama mereka setelah usai berkoalisi di Pilpres 2024. Kerja sama itu akan dilanjutkan di tingkat daerah jika kedua partai berbeda haluan di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

5 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

5 hari lalu

KPU Ungkap Alasan Launching Pendaftaran Badan Ad Hoc untuk Pilkada 2024 di Depok

KPU menilai Depok memiliki banyak kampus besar sehingga diharapkan mereka terlibat sebagai penyelenggara dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

6 hari lalu

KPU Launching Pendaftaran PPK, Ternyata Segini Gajinya dan Ada Santunan

Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin mengatakan Depok memiliki 11 kecamatan, sehingga kebutuhan PPK 55 anggota. Tiap kecamatan 5 orang.

Baca Selengkapnya