Ilustrasi siswa Sekolah Dasar (SD). TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Jakarta - Penghentian sementara Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMPN Kota Tangerang Selatan membuka masalah lain yang terjadi di dinas pendidikan setempat. Kekacauan ternyata bukan hanya terjadi dalam PPDB.
Seorang kepala sekolah swasta di Tangerang Selatan mengatakan bahwa kekacauan telah terjadi sejak pengumuman nilai hasil ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Diduga terjadi kesalahan rumus penghitungan sehingga nilai para siswa lulusan Sekolah Dasar di wilayah itu sangat rendah pada tahun ini.
“Nilai tidak masuk akal sehingga waktu itu, walaupun bertepatan dengan tanggal merah 1 Juli 2018, kami para kepala sekolah swasta memaksa bertemu kepala dinas pendidikan,” katanya mengisahkan pada Minggu 8 Juli 2018.
Pertemuan berhasil dilakukan dan hasilnya memastikan bahwa terjadi kesalahan teknis hitung nilai jawaban pilihan ganda yang dilakukan dinas pendidikan. Para kepala sekolah menuntut ada perbaikan dan dijanjikan output nilai sebenarnya saat PPDB sekarang ini.
“Hasilnya masih banyak terdapat kesalahan, termasuk nilai murid-muridku,” kata dia sambil menambahkan, “Saat complaint, disuruh terima saja apa adanya dan mereka bilang nilai perbaikan itu yang akan diinput saat proses PPDB SMP.”
Saat ini PPDB SMP telah berjalan. Namun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, Taryono, mengatakan menghentikan sementara pada Sabtu 7 Juli 2018."Jadi otomatis nanti akan ada perpanjangan waktu,” kata Taryono.
Sebelum memutuskan itu, Taryono sempat membantah sistem online pada PPDB tingkat SMPN error. Dia menuding jaringan internet yang digunakan untuk mendaftar lelet, “Jadi sulit untuk masuk ke website."
Mendengar itu, si kepala sekolah hanya bisa mengelus dada. Sama seperti sejumlah orang tua murid, dia mengeluhkan sistem PPDB dan pendidikan yang berjalan di Kota Tangerang Selatan selama ini.
BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki
4 hari lalu
BRIN: Rumah di Puspitek Punya Negara Tak Bisa Dimiliki
Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan pada BRIN Arywarti Marganingsih mengatakan perumahan Puspitek, Serpong, tak bisa jadi hak milik.
