Penjualan Saham Perusahaan Bir, Ketua DPRD: Peredaran Dikontrol

Reporter

M Yusuf Manurung

Editor

Dwi Arjanto

Selasa, 17 Juli 2018 06:06 WIB

Ilustrasi Bir. theregister.co.uk

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan kembali akan menolak rencana penjualan saham perusahaan bir PT Delta Djakarta.

Pemerintah Provinsi DKI dinilai tak memiliki dasar yang kuat untuk melepas sahamnya di perusahaan bir di PT Delta Djakarta.
Baca : Anies; Pelepasan Saham Perusahaan Bir Bagai Proklamasi Kemerdekaan

Dari sisi bisnis, PT Delta Djakarta dinilai Prasetio tak pernah merugikan Pemprov DKI, justru berkontribusi terhadap kas daerah dengan dividen sekitar Rp 40 miliar per tahunnya.

"Delta enggak ada salahnya loh," kata Prasetio di ruang Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Senin, 16 Juli 2018.

Prasetio melanjutkan, pelepasan saham juga tidak menutup peredaran bir di ibu kota. Jika alasannya demikian, Prasetio menyarankan PT Delta Djakarta ditutup sekalian.
Simak : Di PN Jakarta Selatan, Ahmad Dhani Sebut 4 Nama Cawapres Prabowo

Kepemilikan saham, menurut Prasetio, justru dapat membantu Pemprov DKI mengawasi peredaran bir. "Sebagai pemerintah daerah, itu kan juga bagian kontrol kita sampai sejauh mana bir beredar."

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno kekeh akan menjual perusahaan bir dengan merek dagang Anker, Carlsberg, Kuda Putih, dan San Miguel itu. Menurut perhitungan Sandiaga Uno, Pemprov DKI akan jauh lebih untung menjual saham perusahaan dibandingkan mempertahankannya.




Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

5 hari lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

10 hari lalu

Ketua DPRD DKI Singgung Pemprov dalam Atasi Masalah Jakarta: Program Kurang Maksimal akan Saya Coret

DPRD DKI menyinggung program Pemprov DKI untuk mengatasi banjir dan kemacetan, salah satunya sumur resapan.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

17 hari lalu

Anggota DPRD DKI Minta Pendatang Baru Punya Jaminan Pekerjaan dan Tempat Tinggal

Usai lebaran 2024, diperkirakan akan ada 15-20 ribu pendatang baru di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

27 hari lalu

Pansus IKN DPRD DKI Percepat Persiapan Jakarta jadi Kota Aglomerasi

Persiapan Jakarta sebagai Kota Aglomerasi setelah disahkannya UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

38 hari lalu

Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

44 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda

Baca Selengkapnya

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

46 hari lalu

DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

49 hari lalu

DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

50 hari lalu

DPRD DKI Bandingkan Kepentingan KJMU dengan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

DPRD DKI Jakarta mengkritik kebijakan Pj Heru Budi terkait pemangkasan penerima KJMU.

Baca Selengkapnya

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

50 hari lalu

DPRD Sebut Pemprov DKI Cabut 12 Ribu Penerima KJMU Tahun Ini

DPRD DKI Jakarta menyebut adanya penurunan anggaran KJMU hingga Rp 180 miliar tahun ini. Imbasnya pemerintah menghapus 12 ribu penerima manfaat KJMU.

Baca Selengkapnya