TEMPO.CO, Bogor - Warga tiga kecamatan di Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Jalur Tambang, menggeruduk kantor Bupati Bogor Nurhayanti, Rabu 18 Juli 2018. Pendemo yang berjumlah sekitar 100 orang, itu berasal dari Kecamatan Parungpanjang, Rumpin, dan Gunung Sindur, itu menuntut pemerintah segera membuat jalur khusus tambang di wilayah mereka.

Alasannya, jalan utama yang mereka lalui selalu rusak, karena truk tambang bertonase besar kerap melintasi Jalan Raya Bunar – Parungpanjang. “Ini merupakan aksi yang kesekian kalinya, karena tidak pernah direspon oleh pemerintah,” kata koordinator aksi, Chandra Ocan, Rabu 18 Juli 2018.

Baca juga: Dugaan Pungli di Kelurahan, Anies Baswedan: Siap-siap Berhenti

Pemerintah Jawa Barat dan Kabupaten Boggor bersama para pengusaha pertambangan berencana membangun dua jalan khusus angkutan pertambangan yang akan dibangun di Kabupaten Bogor sepanjang 23 kilometer. Pertama dari Rumpin menuju Gunung Sindur sepanjang 12 kilometer dan jalan khusus kedua dari Gunung Heulang menuju Malangnengah sepanjang 11 kilometer. Namun, sampai saat ini belum terwujud.

Chandra mengatakan, setiap kali masyarakat melakukan aksi dan negosiasi dengan pemerintah, tidak pernah ada penyelesaian. Padahal pihaknya selalu memberikan opsi jika jalur tambang dirasa belum bisa dibuat.

“Jangka pendeknya kami meminta jam operasional, untuk truk tambang yakni dari pukul 20.00 hingga 04.00,” ucap Chandra.

Chandra mengatakan, jika jalur tambang tidak segera dibangun, masyarakat akan semakin tersiksa mengingat wilayah tersebut merupakan kawasan tambang dan setiap harinya selama 24 jam, ada 4000 unit truk yang melintas.

“Dampaknya, jadi banyak debu. Masyarakat pun khawatir dengan penyakit infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), serta jalan rusak,” kata Chandra.

“Perbaikan jalan tiga tahun sekali, tapi karena tonase yang harusnya 8 ton malaj dilalui yang 45 ton. Makanya sering rusak,” ujar Chandra.

Jalur tambang sudah digaungkan oleh pemerintah sejak tahun 2004. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda jalur tersebut akan dibuat. Masyarakat sekitar pun telah melakukan banyak aksi mulai dari blokade jalan hingga mediasi dengan pihak kecamatan, namun belum menemui hasil.

“Kami akan bertahan hingga diterima oleh pihak Pemkab Bogor, dan ada kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat,” kata Chandra.